Hindari KPK, Pengacara Minta Eks Petinggi Lippo Keluar WNI

Fachri Audhia Hafiez    •    Rabu, 07 Nov 2018 13:22 WIB
suap di ma
Hindari KPK, Pengacara Minta Eks Petinggi Lippo Keluar WNI
Sidang pembacaan dakwaan advokat Lucas. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta: Eks petinggi Lippo Group Eddy Sindoro pernah disarankan melepas statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Saran itu disampaikan Lucas selaku pengacara Eddy, agar kliennya bebas dari jerat hukum KPK.
 
Fakta itu terungkap dalam sidang dengan terdakwa Lucas yang diduga merintangi penyidikan kasus korupsi yang menjerat Eddy.
 
"Pada 4 Desember 2016, Eddy menghubungi terdakwa menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum di KPK. Namun Terdakwa justru menyarankan Eddy tidak kembali ke Indonesia dan menyarankan Eddy melepas status warga negara Indonesia," kata jaksa KPK Abdul Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.
 
Lucas didakwa menyarankan pada Eddy agar membuat paspor palsu. Saran itu diamini Eddy dan meminta Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie membuat paspor palsu Republik Dominika.
 
"Membuat paspor palsu Republik Dominika Nomor RD4936460 atas nama Eddy Handoyo Sindoro," ujar Jaksa Abdul.
 
Pada 5 Agustus 2018, Eddy dengan menggunakan paspor palsu tersebut berangkat dari Bangkok ke Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dia akan kembali ke Bangkok pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 19.20 waktu Malaysia, menggunakan maskapai Thai Airlines.
 
"Ketika Eddy akan meninggalkan Malaysia ia ditangkap petugas Imigrasi Bandara  Internasional Kuala Lumpur karena diketahui menggunakan paspor palsu," ujar Jaksa.

Baca: Kronologi Penyerahan Diri Eddy Sindoro

Atas perbuatannya, Lucas dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Seperti diketahui, Eddy menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 12 Oktober 2018. Sebelumnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah atau janji, terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy Sindoro ngumpet di Singapura.
 
Eddy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)