Metrotvnews.com, Jakarta: Polda Metro Jaya mementahkan keterangan Jaksa Penuntut Umum yang menyebut Jessica Kumala Wongso mendapat ruang mewah selama mendekam di Polda Metro Jaya.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan, kondisi ruang tahanan malah berbalik seperti yang disebut JPU. Tidak ada sofa, seperti foto yang ditunjukan JPU dalam sidang pada Senin 17 Oktober 2016 di PN Jakpus.
JPU menunggu sikap dari kubu Jessica.
Putusan banding itu sudah diprediksi kubu terdakwa kematian Wayan Mirna Salihin tersebut.
Pengacara Jessica akan mengajukan kasasi dalam waktu dekat.
Majelis hakim mempertahankan sekaligus memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hakim pengadilan tinggi justru memperkuat dan mempertahankan putusan majelis hakim pengadilan negeri.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mau gegabah mempelajari berkas Jessica yang proses hukumnya berlangsung sekitar …
Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan masa tahanan Jessica.
Majelis hakim untuk memutus banding Jessica sudah dibentuk.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mendaftarkan memori kontra banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kaleidoskop Hukum 2016: Dramaturgi Kasus Jessica Wongso
Tahun 2016, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin menjadi sebuah drama persidangan yang menyita perhatian publik. Mirna tewas setel…
Di Indonesia, masih segelintir orang yang memahami manfaat oat bagi tubuh.
Di balik talenta aktingnya, Johnny Depp ternyata dikenal sebagai kutu buku yang melahap semua genre …
Fadli menjelaskan pasal ini tidak berlaku bagi agama tertentu saja. Tapi, berlaku bagi semua agama.
Mata kiri Novel kini mulai bisa membedakan jari tangan.
Keduanya mangkir dari pemanggilan sebelumnya.
Modus lain untuk menahan harga agar bisa dijual lebih tinggi adalah mengganggu psikologis pasar dengan membuat kepanikan tentang k…
Polisi diminta mempertajam penyidikan kasus pesta homoseks di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Imigrasi, kata Gatot, menjadi ancaman paling berbahaya saat ini.
Syarat usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Densus setara dengan KPK dari sisi tunjangan kesejahteraan anggota, sarana prasarana, serta tunjangan operasional.
Bukti pertemuan antara Sandiaga dan bos Permai Grup itu telah dimiliki KPK.
Jaksa Agung M. Prasetyo menghormati langkah yang ditempuh Ahok untuk tak mengajukan banding.
Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Anies-Sandi.
