Bupati Kukar Tepis Kabar Keberadaan Tim 11

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 10 Oct 2017 20:09 WIB
kasus korupsi
Bupati Kukar Tepis Kabar Keberadaan Tim 11
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Foto: Antara/Rosa Panggabean

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi di daerahnya menepis tuduhan adanya tim 11 yang mengatur sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Kukar. Dia bahkan berani bertaruh soal keberadaan dan keterlibatan tim 11 dalam pusaran suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

"Saya berani bertaruh itu engga ada," kata Rita usai diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Informasi yang dihimpun, tim 11 itu dikomandoi oleh Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin, yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Rita dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Tim 11 diduga merupakan kelompok di lingkaran dekat Rita yang terdiri dari 11 orang dengan beragam latar belakang.

Tak hanya itu, tim 11 pun diduga sebagai pihak yang mengendalikan roda pemerintahan di Kukar. Bahkan, disebut-sebut pihak yang menentukan anggaran proyek-proyek besar dan kebijakan perizinan di wilayah Kukar.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengakui sepak terjang tim 11 dalam praktik korupsi yang menjerat Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur tersebut. Basaria memastikan jika pihaknya bakal mengembangkan dugaan keterlibatan tim 11 dalam perkara ini.

Namun, hal itu lagi-lagi dibantah Rita. Dia bersikeras tidak ada tim 11 di pemerintahan yang dipimpinnya. "Data yang mana? Itu isu saja yang dibuat-buat," ucap Rita.

Sementara itu, Noval El Farvesia selaku kuasa hukum Rita juga menyangkal keberadaan tim 11. Dia menyebut, jika tim 11 hanya julukan yang diberikan warga Kukar.

"Itu julukan masyarakat aja yang ngasih nama tim 11. Struktur apa, enggak ada enggak ada," pungkas Noval.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin (KHN) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Diduga keduanya menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di wilayah Kutai Kartanegara.

Total uang yang diterima dari gratifikasi itu sebesar Rp6 miliar. Atas perbuatannya, Rita dan Khairudin dijerat melanggar Pasal 12 huruf B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 


(SCI)