KPK Periksa Tamsil Linrung Terkait KTP-el

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 12 Jan 2018 10:09 WIB
korupsi e-ktp
KPK Periksa Tamsil Linrung Terkait KTP-el
Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari fraksi PKS Tamsil Linrung. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korupsi KTP-el Markus Nari (MN).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2017.

Ini merupakan pemanggilan ulang, setelah sebelumnya mantan pimpinan Banggar DPR RI itu mangkir dari pemeriksaan. Tamsil sempat dipanggil bersama dengan sejumlah anggota legislatif lain pada 4 Januari 2018 lalu.

Baca: KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus KTP-el

Politikus PKS ini diduga ikut terlibat dalam pembahasan anggaran proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik tersebut. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Tamsil disebut ikut kecipratan uang haram dari proyek KTP-el sebesar USD700.

Bahkan, Tamsil juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi untuk mantan Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Setya Novanto. Namun, dalam beberapa kesempatan, Tamsil membantah telah diperkaya megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

KPK baru menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi KTP-el ini. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Markus Nari dan Miryam S Haryani.

Saat ini, KPK tengah melengkapi berkas penyidikan Markus Nari, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Juli 2017 lalu. Markus disebut menerima uang sebesar Rp4 miliar karena membantu menambah anggaran proyek e-KTP pada 2012 sebesar Rp1,49 triliun.

Pada surat dakwaan para terdakwa korupsi KTP-el terdakwa misalnya Novanto, Irman, Sugiharto dan Andi Narogong sejumlah nama baik dari pihak Kemendagri, swasta dan DPR memang disebut kecipratan uang haram dari proyek KTP-el. Bahkan, nama-nama yang disebut menerima uang korupsi itu dipastikan KPK tidak akan lolos dari jeratan hukum.



(YDH)