Menkes Sarankan Kasus Dokter BS Diserahkan ke IDI

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 12 Jan 2018 06:34 WIB
setya novanto
Menkes Sarankan Kasus Dokter BS Diserahkan ke IDI
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. ANT/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyarankan KPK tak semestinya langsung menetapkan dokter BS sebagai tersangka. Kasus dokter BS yang diduga menghalang-halangi proses penyidikan bisa diserahkan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

"Sebenarnya ya kalau tentu sebagai sesama profesi, kalau saya memang ini namanya ada majelis di IDI sebenernya, MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran). Nah mungkin dilihat dulu, jadi kami biasanya gitu," kata Nila di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

KPK dinilai tak bisa begitu saja langsung menetapkan BS sebagai tersangka, tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan lembaga profesi yang menaunginya. Apalagi, sang dokter sedang bekerja dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis.

"KPK juga enggak boleh dong memvonis begitu aja. Kita juga ikut membela. Kita lihat dulu sejauh mana tingkat ininya (pelanggarannya). Tadi saya bilang ada MKEK," kata Nila.

Tahapannya, sidang kode etik akan menilai sejauh mana tingkat pelanggaran yang bersangkutan. Bila diputuskan bersalah, sanksi bisa beragam. Seperti dikembalikan ke sekolah, pencabutan izin praktik, bahkan pidana.

"Ini anggota IDI, barangkali IDI lebih berhak. Jadi artinya untuk melihat dari sisi apakah ini betul melanggar etika dalam profesi," ujar Nila.

Kemenkes pun siap berkonsultasi dengan KPK terkait kasus yang menjerat dokter BS. Nila juga mengimbau seluruh dokter selalu menjaga kode etik profesi. Dokter, kata dia, tak boleh memalsukan data medis seseorang, apalagi yang tengah terjerat masalah hukum.

"Imbauannya tentu kita harus berada di alur yang tepat dalam hal ini. Saya misalnya, saya dengan gampang buat surat sakit, padahal dia terdakwa. Itu kan pasti kena dong saya mestinya. Enggak boleh itu, mesti diperiksa dulu," kata Nila.

KPK menetapkan dokter BS sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dokter yang menangani Setya Novanto saat keceleakaan pada Kamis,  18 November 2017 itu. Ini merupakan pemeriksaan perdana BS sebagai tersangka. 

BS dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal itu biasa disematkan terhadap orang yang diduga melalukan upaya obstruction of juctice atau menghalang-halangi proses hukum suatu perkara.

KPK melalui Ditjen Imigrasi juga mencegah BS bepergian ke luar negeri per 8 Desember 2017. Pencegahan juga dilakukan untuk tersangka lain yakni mantan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi. KPK juga mencegah ajudan Novanto AKP Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.



(DRI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA