KPK Dianggap tak Berwenang Panggil Novanto karena Belum Izin Presiden

Faisal Abdalla    •    Minggu, 12 Nov 2017 17:24 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
KPK Dianggap tak Berwenang Panggil Novanto karena Belum Izin Presiden
Kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Fredrich Yunadi---Antara/Rosa Panggabean

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memanggil Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto sebagai saksi kasus korupsi KTP-el, Senin 13 November 2017, besok. Kuasa hukum Novanto, Frederich Yunadi mengatakan Novanto tak perlu memenuhi panggilan tersebut.

Frederich menilai komisi anti-rasywah tak memiliki wewenang memanggil Novanto lantaran belum mengantongi izin dari presiden. "Sesuai putusan MK No. 76 yang membatalkan UU MD3 pasal 245 ayat 1-3 dan 225 ayat 1-5 yang intinya ketika anggota dewan menjalankan tugas maka izin pmeriksaan wajib melalui presiden, Nah kalau sekarang kami mendapat SPDP dan sebagainya itu jelas pelecehan terhadap hukum," ujar Frederich di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu 12 November 2017.

Baca: Kuasa Hukum: Novanto tak Perlu Penuhi Panggilan KPK

Pernyataan Frederich itu bertentangan dengan pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla. JK menyebut pemanggilan Novanto oleh KPK tak perlu izin presiden lantaran KPK memiliki UU tersendiri, yaitu UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun Frederich tidak sepaham dengan Kalla.

"Mungkin Pak JK dalam hal ini kurang mempelajari hukum. Karena beliau memang bukan ahli hukum. Kalau saya ahli hukum. Saya tahu mana yang punya wewenang mana yang tidak, jadi jangan memberikan statmen yang bisa menggiring opini publik" imbuh Frederich.

Selain itu, Frederich juga membantah kliennya mangkir dari panggilan-panggilan KPK sebelumnya. Ia berpendapat Novanto telah menginformasikan alasan berhalangan hadir yang jelas sehingga tidak bisa dikatakan mangkir.

"Surat panggilan baru bisa dikatakan kedua atau ketiga kalau dalam hal ini pak Novanto tidak datang tanpa alasan. Baik pertama maupun kedua sudah diberitahukan secara yuridis formil belum bisa hadir," tegas Frederich.

Baca: Kembali Jadi Tersangka, Novanto Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Lebih lanjut lagi, ia mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan dengan meminta perlindungan kepada aparat maupun presiden jika KPK menjemput paksa kliennya itu. Hal tersebut dilakukan lantaran pihaknya yakin pemanggilan Novanto oleh KPK inkonstitusional karena bertentangan dengan pasal 20A UUD 1945 ayat (3) yang mengatur tentang hak-hak anggota dewan, salah satunya hak imunitas.

"Kita juga punya upaya paksa. Barang siapa yang melawan konstitusi tidak akan dibiarkan oleh pemerintah. Baik Polisi maupun TNI. Saya yakin. Kita juga akan minta perlindungan presiden," ujar Frederich.


(YDH)

2 Politikus Golkar Kirim Karangan Bunga untuk Novanto

2 Politikus Golkar Kirim Karangan Bunga untuk Novanto

1 hour Ago

Teranyar, karangan bunga datang dari dua politisi Golkar, Bambang Soesatyo dan Muhammad Misbakh…

BERITA LAINNYA