Andi Narogong Hadapi Sidang Tuntutan

Damar Iradat    •    Kamis, 07 Dec 2017 08:06 WIB
korupsi e-ktp
Andi Narogong Hadapi Sidang Tuntutan
Andi Narogong/MI/Susanto

Jakarta: Proses hukum terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Andi Agustinus alis Andi Narogong segera memasuki babak akhir.

Andi bakal mendengarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Sidang tuntutan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kuasa hukum Andi Narogong, Samsul Huda mengatakan, pihaknya tak memiliki banyak persiapan menghadapi sidang tuntutan. Mereka hanya berharap jaksa menuntut Andi seringan mungkin.

"Karena Pak Andi kan sudah mau mengungkap fakta yang sebenarnya," kata Samsul saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Desember 2017.

Ia juga berharap KPK mempertimbangkan status justice collaborator kepada Andi. Pasalnya, Andi telah membeberkan secara jelas informasi tentang bancakan korupsi dalam proyek KTP elektronik.

Andi didakwa korupsi bersama Ketua DPR Setya Novanto, Sekretaris Jendral Kemendagri Diah Anggraini, dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, serta Ketua Pengadaan Barang/Jasa Drajat Wisnu Setyawan. Mereka disebut sebagai pihak-pihak yang merencanakan proyek tersebut.

Dalam surat dakwaan, jaksa juga menyebut perbuatan Andi memperkaya sejumlah orang dan perusahaan. Di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Drajat Wisnu Setyawan, Husni Fahmi beserta lima anggota tim teknis, Johannes Marliem, dan beberapa anggota DPR periode 2009-2014.

Selain memperkaya orang lain, Andi didakwa memperkaya sejumlah korporasi. Di antaranya PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solutions, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan manajemen bersama konsorsium PNRI.

Andi didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor pekan lalu, Andi akhirnya buka suara terkait proyek KTP elektronik yang memakan uang negara hingga Rp5,9 triliun itu. Andi mengakui sejak awal proyek KTP-el bergulir pihaknya sudah membuat catatan rincian jatah atau fee untuk para anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing mendapat fee Rp250 miliar.

Jatah itu diambil dari nilai proyek KTP-el Rp5,9 triliun setelah dipotong pajak. Menurut dia, jatah itu pun telah dikucurkan kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

Jatah anggota DPR disanggupi PT Quadra Solution. Sedangkan jatah pejabat Kemendagri diurus PT Sandipala Arthaputra dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). PT Quadra Solution dan PT Sandipala merupakan anggota konsorsium PNRI, perusahaan pemenang tender KTP-el.

Andi juga menyebut adanya pemberian ruko oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos kepada adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sandipala merupakan salah satu anggota Konsorsium PNRI.

Andi juga membeberkan peran Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Andi mengatakan, Novanto berperan meloloskan anggaran proyek KTP-el di DPR dan membantu menyalurkan fee untuk anggota dewan lewat temannya, pemilik Delta Energy Singapore Made Oka Masagung.


(OJE)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

11 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA