Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Perlu Restu Presiden

Ilham wibowo    •    Rabu, 14 Mar 2018 18:56 WIB
terorisme
Keterlibatan TNI Berantas Terorisme Perlu Restu Presiden
Anggota Komisi III DPR Asrul Sani

Jakarta: Keterlibatan TNI dalam menangani terorisme disepakati masuk dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme (TPT). Anggota Komisi III DPR Asrul Sani menjelaskan pelaksanaannya tetap perlu restu presiden. 

"Jadi UU terorisme tidak secara detail mengatur tentang peran TNI dalam terorisme, tapi menyepakati bahwa peran itu akan diatur secara detail dalam bentuk peraturan presiden," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018. 

Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang yang masuk dalam Pasal 7 ayat 2 UU TNI. Karena itu, pelaksanaannya perlu keputusan politik yakni Presiden dengan mendapat dukungan DPR. 

"Kenapa kalau kesepakatannya kok biar dituangkan dalam peraturan presiden? Pertama karena soal pemberantasan terorisme itu memang salah satu tugas konstitusionalnya pemerintah, dalam hal ini presiden," papar dia. 

Keputusan presiden disepakati lantaran dewan tak perlu mengubah UU TNI. Sehingga, TNI maupun Polri bisa bekerja sama di bawah naungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

(Baca juga: PBNU Dukung Pelibatan TNI Memberantas Terorisme)

"Baik TNI maupun Polisi ini kan sama-sama aparat pemerintahan di bawah kendali presiden. Biar presidenlah yang mengatur peran itu. Tetap dalam koridor UU yang ada. Kalau ada mau perluasan peran tentu harus diubah UU induknya khususnya UU TNI, itu kira-kira kesepakatannya," tuturnya. 

Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkirim surat kepada Ketua Pansus RUU Antiterorisme. Surat berisi tentang usulan TNI soal penggantian nama RUU Terorisme, definisi terorisme, hingga perumusan tugas TNI.

Surat berkop Panglima TNI itu bernomor B/91/I/2018 perihal 'Saran Rumusan Peran TNI'. Surat tersebut dikirim ke Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii ditembuskan kepada Ketua DPR, Menko Polhukam, Menhan, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan.

(Baca juga: RUU Terorisme Harus Menjamin Prinsip HAM)




(REN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA