Pemberian Izin Tambang di Pulau Kabaena Langgar Aturan

Damar Iradat    •    Rabu, 14 Feb 2018 18:52 WIB
kasus nur alam
Pemberian Izin Tambang di Pulau Kabaena Langgar Aturan
Ahli bidang kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB Basuki Wasis saat menjadi saksi ahli untuk Nur Alam - Medcom.id/Damar Iradat.

Jakarta: Ahli bidang kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB Basuki Wasis menyebut pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Gubernur non-aktif Sulawesi Tenggara  Nur Alam melanggar aturan. Aktivitas tambang di Pulau Kabaena juga merusak lingkungan.

Basuki yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Nur Alam menyebut, Pulau Kabaena, tempat PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) melakukan pertambangan sedianya tidak layak menjadi tempat usaha tambang. Pasalnya, pulau tersebut hanya memiliki luas 873 kilometer persegi. 

"Pulau Kabaena termasuk pulau kecil yang tidak untuk pertambangan," jelas Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018. 

Basuki menjelaskan, aturan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut, pulau kecil didefinisikan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.

Ia melanjutkan, dalam undang-undang terdapat aturan bahwa pulau-pulau kecil hanya boleh digunakan untuk konservasi, penelitian dan pengembangan, kegiatan parisiwsata, serta perikanan dan peterkanan. Menurutnya, memaksa melakukan pertambangan di pulau kecil justru akan berdampak pada perusakan lingkungan dan ekosistem di pulau tersebut. 

(Baca juga: IUP yang Dikeluarkan Nur Alam Rusak Pulau Kabaena)

"Kemampuan menyimpan air sangat kecil, sehingga daya dukung ekosistem kecil. Makanya tidak boleh ada kegiatan yang merusak," jelas Basuki.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan perbandingan data dari penyidik KPK, telah terjadi perubahan fisik tanah pada area pertambangan. Lapisan tanah yang terbentuk selama jutaan tahun di Pulau Kabaena menjadi hilang dan rusak akibat aktivitas tambang.

Tak hanya itu, menurut dia, perubahan hayati juga terjadi di Pulau Kabaena. Dalam sidang ia juga menunjukan, jika area yang digunakan untuk tambang tidak terdapat adanya tanaman sama sekali.

Pertambangan juga menyebabkan hilangnya hutan di pulau tersebut. Selain itu, menurut Basuki, biota tanah dan tutupan tanaman tahunan 100 persen hilang. 

"Selain itu, terjadi erosi yang beragam, dengan kedalaman paling besar 40-60 sentimeter," beber dia. 

(Baca juga: Izin Tambang Nur Alam Rugikan Negara Hingga Rp2,7 Triliun)




(REN)