Auditor Rochmadi Dituntut 15 Tahun Penjara

Damar Iradat    •    Senin, 12 Feb 2018 17:36 WIB
suap di bpk
Auditor Rochmadi Dituntut 15 Tahun Penjara
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri - MI/Susanto.

Jakarta: Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut KPK. Rochmadi dinilai terbukti bersalah dalam kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang. 

Selain dituntut 15 tahun penjara, Rochmadi dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta. 

Jika tak dibayar dalam satu bulan, maka harta benda disita dan dilelang. Dan bila hasil lelang kekayaan tak mencukupi, maka dia dikenai penjara tambahan selama satu tahun. 

"Terdakwa Rochmadi Saptogiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, terbukti menerima grarifikasi, dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018. 

Jaksa mempertimbangkan berbagai hal dalam menyusun surat tuntutan. Hal yang memberatkan yakni, perbuatan Rochmadi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 

Ia juga dinilai Rochmadi menyalahgunakan jabatannya serta menggunakan bawahan untuk melakukan korupsi. Ia juga dinilai tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. 

Sementara hal yang meringankan, yakni Rochmadi berlaku sopan selama persidangan. "Terdakwa juga belum pernah dihukum," kata jaksa. 

(Baca juga: Rochmadi Instruksikan Auditor BPK Berbohong saat Diperiksa KPK)

Rochmadi diduga menerima suap dari dua pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yakni Sugito dan Jarot Budi Prabowo sebesar Rp240 juta. Uang suap supaya Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. 

Padahal, dalam laporan tersebut, masih ada temuan pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2015 dan 2016 yang belum ditindaklanjuti oleh Kemendes. 

Selanjutnya, ia dinilai menerima gratifikasi berupa uang Rp3,5 miliar pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2017. Saat itu, Rochmadi menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III.

Setelah menerima gratifikasi Rp3,5 miliar, Rochmadi disebut tidak pernah melapor ke KPK. Uang itu kemudian dibelanjakan untuk sejumlah hal seperti tanah dan mobil. 

(Baca juga: Auditor BPK Gunakan KTP dan NPWP Palsu untuk Beli Mobil Mewah)

Rochmadi dinilai melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau Pasal 12 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus dugaan gratifikasi, Rochmadi dinilai melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dalam kasus dugaan pencucian uang ia dinilai melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

(Baca juga: Auditor Rochmadi dapat 'Uang Transport' dari Irjen Kemendes)
 


(REN)