KPK Diminta tak Tebang Pilih OTT Kepala Daerah

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 12 Feb 2018 19:28 WIB
kasus korupsipilkada serentak
KPK Diminta tak Tebang Pilih OTT Kepala Daerah
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak tebang pilih dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga Antikorupsi harus menangkap kepala daerah yang disinyalir terlibat praktik rasuah.

"Saya pikir konteksnya kalau KPK mau melakukan OTT, jangan tebang pilih," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya pada Medcom.id, Senin, 12 Februari 2018.

Menurut Willy, banyak hal yang bisa dilakukan KPK terkait OTT dan pemberantasan korupsi, misalnya mengembangkan instrumen pencegahan. Dia mengatakan salah satu contoh bentuk pencegahan yaitu penyisiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap calon kepala daerah.

"Misalnya dari bupati, wali kota mau jadi gubernur. Dilihat itu, berapa LHKPN, berapa dana kampanye," kata Willy.

Tak hanya itu, Lembaga Antirasuah juga harus mengawasi calon petahana yang maju sejak jauh-jauh hari. Willy meminta KPK untuk tegas sejak awal. Artinya, lanjut dia, penangkapan kepala daerah yang korup bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu momen politik.

"Kalau dia (petahana) ada indikasi abuse of power, baru ditangkap. Kita hidup sudah kebanyakan drama, kita tidak butuh lagi drama. Kita sekarang butuh penegakan hukum yang pasti," imbuh Willy.

KPK menangkap tangan Bupati Ngada Marianus Sae pada Minggu, 11 Februari 2018. Dia diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Marianus Sae diduga menerima uang senilai Rp4,1 miliar dari Direktur Utama PT Sinar 99 Prima, Wihelmus Iwan Ulumbu. Marianus sempat menjanjikan proyek di Kabupaten Ngada senilai Rp54 miliar.

Marianus Sae sendiri berencana maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tengsara Timur 2018. Dia dipasangkan dengan Emi Nomleni. Keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB.


(JMS)