Yusril Sebut Misrepresentasi Utang Petambak tak Pernah Ada

Damar Iradat    •    Kamis, 13 Sep 2018 02:08 WIB
kasus blbi
Yusril Sebut Misrepresentasi Utang Petambak tak Pernah Ada
Terdakwa kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung (kiri). Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra mengatakan misrepresentasi yang diduga dilakukan Sjamsul Nursalim selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tak pernah terjadi. Oleh karena itu, menurutnya, Syafruddin harus harus dibebaskan dari dakwaan jaksa.

Yusril membantah seluruh dakwaan jaksa Ihwal Sjamsul Nursalim yang menyatakan utang petambak adalah lancar padahal macet. Menurutnya, hal itu tidak pernah ada.

"Karena tiada seorang pun saksi maupun bukti-bukti lain termasuk bukti surat dan pengakuan SN yang membuktikan adanya peristiwa itu," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 12 September 2018.

Menurutnya, utang petambak kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) merupakan salah satu aset BDNI. Sedangkan BDNI telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak 3 April 1998, atau setahun sebelum Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) ditutup buku pada 25 Mei 1999.

Yusril melanjutkan saat pembuatan MSAA seluruh data neraca dan perhitungan berasal dari BPPN. Malah, menurutnya terkesan janggal setelah 20 tahun baru dinyatakan ada misrepresentansi.

Apalagi MSAA adalah suatu perjanjian perdata, yang seharusnya jika bermasalah harus diselesaikan lewat jalur hukum perdata. Sebelum ada keputusan pengadilan perdata yang berkuatan hukum tetap, berarti tidak ada misrepresentansi.

Selain itu, kesaksian mantan Kepala BPPN sebelum Syafruddin, Glenn Yusuf menyebut Sjamul telah menyatakan utang petambak adalah lancar. Tapi, kemudian dalam persidangan setelah mendengarkan keterangan kesaksian Farid Harianto mantan Wakil Kepala BPPN, Sjamsul tidak pernah hadir dalam rapat. 

Selain itu, keterangan eks Direktur Utama Danareksa Rudy Suparman dalam persidangan menyatakan, Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI, melalui advisornya mempresentasikan pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp4,8 triliun sebagai pinjaman lancar.

Oleh sebab itu, menurut Yusril keterangan Glenn dan Rudy justru membuktikan tidak ada kata-kata atau keterangan dari Sjamsul yang menyatakan utang petambak lancar. Kata-kata tersebut justru disampaikan oleh advisornya.

"Semua hal itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan karena advisor tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah memberikan keterangan di persidangan," jelas Yusril.

Apalagi, menurut dia, advisor bukanlah kuasa dari Sjamsul, sehingga apabila advisor benar menyatakan hal tersebut, tentu Sjamsul tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Advisor tentu hanya dapat menyatakan pendapatnya sendiri dan tidak mewakili orang lain. 

"Berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas membuktikan tidak ada misrepresentasi terhadap MSAA sebagaimana didakwakan terhadap Syafruddin," ujarnya.

Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subisder enam bulan kurungan. 

Syafruddin selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dinilai terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya orang lain, korporasi atau diri sendiri. Akibatnya negara merugi Rp4,58 triliun atas perbuatannya. 

Dalam kasus ini, Syafruddin dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(JMS)