KPK Cecar Hubungan Menteri PUPR dengan Bupati Halmahera Timur

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 14 May 2018 17:11 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
KPK Cecar Hubungan Menteri PUPR dengan Bupati Halmahera Timur
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di KPK/Medcom.id/Juven

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Basuki diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan (RE).

Basuki mengaku sepanjang pemeriksaan penyidik mengonfirmasi soal hubungannya dengan Erawan. Termasuk, terkait pengangkatan Amran Hi Mustary sebagai kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

"Jadi ditanya apakah saya kenal Pak Rudy? Saya (bilang) tidak kenal. Dan proses pengangkatan Pak Amran sebagai kepala balai itu sudah mengikuti proses baperjakat di badan pertimbangan di jabatan dan kepangkatan di Kementerian PUPR. Intinya itu yang ditanyakan," kata Basuki usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

Pada persidangan perkara dengan terdakwa Amran, terungkap jika Amran menyediakan 22 amplop berisi uang untuk diberikan ke sejumlah pejabat Kementerian PUPR. Masing-masing amplop rata-rata berisi Rp30 juta.

Basuki mengaku tidak tahu menahu soal pemberian uang tersebut. Bahkan, dia mengklaim, dalam proses pemeriksaan, penyidik tidak mengonfirmasi soal pemberian uang kepada anak buahnya itu.

"Jadi saya datang, dipanggil untuk tersangka Pak Rudy Erawan. Jadi masing-masing ya, tidak ada pertanyaan soal uang, jadi tentang pengangkatan Pak Amran sebagai kepala balai," tutur dia. 

(Baca juga: Komisi V DPR Gunakan Istilah 'Imam Al Azhar' untuk Kementerian PUPR)

Di sisi lain, Basuki mendukung KPK mengungkap kasus ini lebih terang. Dia juga siap kembali diperiksa jika penyidik membutuhkan keterangannya.

KPK sebelumnya menetapkan Rudi Erawan sebagai tersangka. Politikus PDI Perjuangan itu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) tahun anggaran 2016.

Selain Rudi Erwan, KPK juga menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka. Yakni Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir; Mantan Anggota DPR‎ RI, Damayanti Wisnu Putranti; Julia Prasetyarini dari pihak swasta; dan Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin.

Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng; dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, serta Yudi Widiana Adia.

Dalam kasus ini, Rudi Erwan diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp6,3 miliar yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kementerian PUPR. Suap dan gratifikasi itu dianggap bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya.

Akibat perbuatannya, Rudi Erawan dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA