Penolakan Praperadilan Tersangka BLBI Kuatkan Penyidikan KPK

Surya Perkasa    •    Kamis, 03 Aug 2017 05:41 WIB
blbipraperadilan
Penolakan Praperadilan Tersangka BLBI Kuatkan Penyidikan KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Hakim tunggal Effendi Mukhtar menolak gugatan praperadilan Syafruddin Arsyad Temenggung, tersangka kasus korupsi penerbitan SKL BLBI untuk BDNI milik Syamsul Nursalim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik hasil praperadilan tersebut.

"Kami apresiasi putusan praperadilan dalam kasus BLBI hari ini," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu 2 Agustus 2017.

Putusan ini dapat memberi kontribusi besar dalam mengungkap kasus yang dinilai merugikan negara sebesar Rp3,7 triliun tersebut. Hasil praperadilan akan menjadi penguat kasus penyidikan yang baru di tahap awal.

"Saat ini KPK fokus ke tataran implementasi kebijakan," jelas Febri.

Saat ini KPK tengah mengusut penyimpangan yang terjadi dalam penerbitan SKL untuk bos Gajah Tunggal tersebut. Penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini diseret ke meja hijau.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal praperadilan Effendi Mukhtar menolak eksepsi termohon dan seluruh permohononan praperadilan yang diajukan Syafruddin.

Atas putusan itu, hakim tunggal Effendi menilai penetapan tersangka terhadap Syafruddin sah dan berdasar. Hakim Effendi juga menilai KPK telah punya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Syafruddin sebagai tersangka.

KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dugaan korupsi BLBI pada April 2017. Ia dianggap bertanggung jawab dalam mengeluarkan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sebagai salah satu obligor, BDNI memiliki kewajiban sebesar Rp4,8 triliun. SKL dikeluarkan walau hasil restrukturisasi aset BDNI hanya sekitar Rp1,1 triliun.

Atas perbuatannya itu mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah menyelidiki penerbitan SKL untuk sejumlah penerima BLBI. BLBI digelontorkan untuk 48 bank yang likuiditasnya tergangg pasca krisis ekonomi 1998.

Bank Indonesia kemudian memberikan pinjaman yang nilainya mencapai Rp147,7 triliun. Namun berdasarkan audit BPK, ada penyimpangan sebesar Rp138,4 triliun dari BLBI.

SKL BLBI sendiri dikeluarkan BPPN di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. SKL ini dikeluarkan karena banyak obligator yang menunggak pinjaman terjerat hukum.

SKL dikeluarkan dengan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. SKL tersebut dipakai Kejaksaan Agung untuk SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3) terhadap sejumlah obligator bermasalah.


(DEN)

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

57 minutes Ago

KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka koru…

BERITA LAINNYA