Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II berencana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ingin menyerahkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu menjelaskan, BPK telah menyerahkan hasil audit tersebut kepada DPR pada Juni lalu. Kini, DPR akan menyerahkan hasil audit investigatif tersebut ke KPK.
"DPR serahkan ke KPK agar ditindaklanjuti, diproses hukum, itu kan potensi kerugian negara, bukan fiksi," ungkap Masinton saat dikonfirmasi, Senin, 17 Juli 2017.
Dari hasil investigasi, BPK menemukan penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) pada 2014. Dari hasil audit, ditemukan potensi kerugian negara dari penyimpangan itu mencapai Rp4,08 triliun.
Selain itu, ada lima temuan spesifik yang juga diperoleh BPK. Pertama, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukan sebagai rencana kerja dan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Pelindo II.
Hal itu juga tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan 2014. Padahal, rencana itu telah diinisiasi oleh dirut PT Pelindo sejak 2011.
Perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengeoperasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH juga tidak menggunakan permohonan ijin konsesi menteri perhubungan terlebih dahulu. Ketiga, penunjukan HPH oleh Pelindo II sebagai mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan sebagaimana mestinya.
Lalu, ada perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT yang ditandatangani oleh Pelindo II dan HPH tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan menteri BUMN. Terakhir, soal penunjukan Deutsche Bank sebagai financial advisor yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Baca: Pansus Angket Pelindo II akan Tindaklanjuti Temuan BPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengonfirmasi rencana kedatangan Pansus Pelindo II. KPK bakal menerima Pansus di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Benar, siang diagendakan KPK akan menerima kedatangan Pansus Angket Pelindo," kata Febri saat dikonfirmasi.
Tak hanya menyerahkan hasil audit investigatif BPK, kedatangan Pansus Pelindo ke KPK juga bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan quay container crane (QCC) yang menyeret mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Pansus menganggap KPK lamban dalam menangani kasus ini.
"Sudah satu tahun delapan bulan, bagaimana prosesnya. Dulu Agus Rahardjo (Ketua KPK) pernah bilang di Komisi III, saya tanya kasus ini, dia bilang segera, segera mana? Mana segeranya," tegas Masinton.
(OGI)
Pemerintah Bengkulu telah mendaftarkan pembentukan Pelabuhan Pulau Baai sebagai KEK ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sel…
Manajemen Jasa Armada Indonesia mengalokasikan dana belanja modal sebesar Rp250 miliar di tahun ini untuk menambah empat kapal di …
Jasa Armada Indonesia menggandeng PetroChina melakukan penandatanganan kerja sama operasi pelayanan pemanduan dan penundaan kapal …
Pelindo II cabang Bengkulu akan segera merealisasikan pembangunan terminal hewan (live stock) di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.…
Pelindo I dan Pelindo II menargetkan setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman MoU, perusahaan patungan (joint venture) b…
Pelindo II akan memulai pembangunan Terminal Internasional Kijing di Kalimantan Barat dan pembuatan CBL Inland Waterway pada semes…
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II berniat mencatatkan saham dua anak usahanya kembali di Bursa Efek Indonesia (B…
PT Prima Indonesia Logistik dan PT IPC Terminal Petikemas menjajaki pendirian perusahaan patungan untuk mengembangkan, mengelola, …
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) resmi melepas sahamnya sebesar 1,21 miliar di harga Rp380 per saham di Bursa Efek Indonesia (B…
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu melakukan ground breaking untuk pembangunan Terminal Curah Cair di Kawasan Pel…
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku sempat bersembunyi di kawasan Sentul, Bogor untuk menghindari kejaran KPK, pada 15 Novem…
Setya Novanto stres divonis 15 thaun penjara.
Sebanyak 17.526 pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Hukum dan HAM diminta memastikan tata kelola birokrasi berlangsung tanpa pe…
Novanto membantah pernah kencing berdiri saat menjalani perawatan.
KPK memeriksa empat orang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa anggota DPRD Mojokerto dari Fraksi PAN, Yuli Veronica Maschur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bambang Eko Suratmoko, selaku Bendahara DPD I Partai Golkar Jawa Tengah tahun 2012.
Dalam perkara ini, diagnosis Novanto dipalsukan Bimanesh Sutarjo.
Moralitas dan integritas petugas menjadi taruhan.
Satu tahun lebih telah berlalu, kasus Novel masih buram.
Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku sempat bersembunyi di kawasan Sentul, Bogor untuk men…