Kejagung Disarankan Jadwalkan Pelaksanaan Eksekusi Mati

Golda Eksa    •    Sabtu, 19 Aug 2017 07:36 WIB
eksekusi mati
Kejagung Disarankan Jadwalkan Pelaksanaan Eksekusi Mati
Gedung Kejaksaan Agung (Foto: MI/ Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi, menyarankan agar kejaksaan segera menyusun waktu pelaksanaan eksekusi mati jilid IV. Tujuannya agar para terpidana mati kasus narkoba tidak bisa mengatur strategi untuk menunda eksekusi tersebut.

Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi juga menegaskan bahwa pengajuan grasi tidak lantas menangguhkan putusan peradilan.

"Kalau (pendapat) saya, ya itu dijadwalkan saja eksekusinya. Begitu menjelang eksekusi, kan dia mesti ajukan grasi. Kalau sudah diajukan, ya tunda saja sampai pada putusan grasinya. Nah, kalau tidak ajukan, silakan eksekusi," ujar Suhadi ketika dihubungi, Jumat 18 Agustus 2017.

Menurut dia, urungnya pelaksanaan eksekusi mati karena Kejaksaan Agung selaku eksekutor tidak berkeinginan untuk mengeksekusi jika belum menggunakan upaya hukum secara lengkap. Maklum, ada beberapa tahap yang harus dilalui, semisal peninjauan kembali (PK) dan grasi.

Apalagi MK melalui putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016, menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK yang sebelumnya dimohonkan melalui uji materi dari sejumlah pencari keadilan itu telah menganulir adanya jangka waktu pengajuan grasi oleh terpidana. Walhasil, pengajuan grasi yang sebelumnya hanya satu tahun pun ditetapkan menjadi tanpa batas waktu.

Suhadi mengaku telah mendengar rencana Jaksa Agung M Prasetyo untuk meminta fatwa MA terkait pelaksanaan eksekusi mati. Namun, imbuh dia, harus diingat bahwa fatwa bersifat tidak mengikat atau bukan keputusan badan peradilan.

"Itu sekadar petunjuk saja. MA tidak gegabah untuk mengeluarkan fatwa karena khawatir itu menjadi pegangan setiap orang bahwa seolah-olah putusan hukum. Ketika mengajukan fatwa biasanya orang diberikan petunjuk saja oleh MA. Nanti kita lihat dulu isi permohonan dari kejaksaan setelah (surat) permohonan disampaikan," tandasnya.


(LDS)

KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto

KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto

2 hours Ago

KPK meyakinkan, semua proses hukum sudah sesuai aturan berdasarkan alat bukti permulaan yang cu…

BERITA LAINNYA