Pejabat Kemenkeu Divonis 6,5 Tahun Bui

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 05 Feb 2019 05:00 WIB
kasus korupsi
Pejabat Kemenkeu Divonis 6,5 Tahun Bui
Terdakwa kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 Yaya Purnomo. Foto: Sigid Kurniawan/Antara

Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Yaya juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsider 1 bulan 15 hari kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berbarengan pada dakwaan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Bambang Hermanto saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikot Jakarta, Senin, 4 Februari 2019.

Dalam pertimbangan hakim, Yaya dinilai tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Namun, Yaya sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan. Yaya belum pernah dihukum dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Yaya terbukti menerima suap Rp300 juta dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Uang suap tersebut merupakan bagian yang terkait dengan uang yang diterima anggota DPR Amin Santono sebesar Rp2,8 miliar.

Uang diberikan agar Amin Santono yang merupakan anggota Komisi XI DPR mengupayakan agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran DAK dan DID itu terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

Sementara pada dakwaan perkara gratifikasi, Yaya Purnomo terbukti menerima gratifikasi Rp6,529 miliar. Kemudian menerima uang USD55.000 dan SGD325.000.

Menurut jaksa, Yaya dan Rifa Surya selaku pegawai Kemenkeu telah memanfaatkan posisi mereka untuk memberikan informasi kepada pejabat daerah. Informasi itu terkait pemberian anggaran, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Insentif Daerah (DID).

Menurut jaksa, Yaya dan Rifa Surya menerima uang dari pejabat daerah terkait informasi yang diberikan tersebut. Gratifikasi yang diterima Yaya diduga terkait delapan pengajuan anggaran. Beberapa penerimaan tersebut yaitu:

1. DAK dan DID pada APBN-P 2017 untuk Kabupaten Halmahera Timur. Dalam surat dakwaan, Yaya dan Rifa diduga menerima Rp500 juta dari Muhammad Sarmin Sulaeman Adam.

Uang tersebut sebagai realisasi fee sebesar 7 persen atas permintaan DAK sebesar Rp30 miliar. Kemudian, Yaya dan Rifai menerima Rp250 juta terkait permintaan DID Halmahera Timur sebesar Rp25,7 miliar.

2. Terkait DAK Tahun Anggaran 2018 di bidang pendidikan untuk Kabupaten Kampar. Yaya dan Rifa diduga menerima tiga kali pemberian uang terkait DAK untuk bidang pendidikan di Kabupaten Kampar.

Uang tersebut diberikan Bupati Kampar Aziz Zaenal melalui Erwin Pratama Putra. Masing-masing pemberian yakni, Rp50 juta di Hotel Borobudur, Jakarta. Kemudian, Rp50 juta di Sarinah, Jakarta. 

Baca: Amin Santono Tak Mau Mati di Penjara

Kemudian, Rp25 juta diberikan di Senayan City, Jakarta. Selain itu, Yaya dan Rifa juga menerima uang dari Aziz Zaenal melalui Edwin dengan transfer bank.

3. Terkait DAK APBN 2017, APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai. Untuk DAK Kota Dumai sebesar Rp96 miliar, Yaya dan Rifa diduga mendapat Rp250 juta.

Kemudian, atas tambahan DAK Rp20 miliar, Rifa menerima fee Rp200 juta. Selain itu, atas jasanya meloloskan DAK, Yaya dan Rifa menerima kembali uang sebesar SGD35.000.

4. Terkait pengusahaan DAK Tahun Anggaran 2018 di bidang jalan, bidang kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara. Yaya dan Rifa diduga menerima SGD80.000, SGD120.000 dan SGD90.000. Kemudian, menerima transfer uang Rp100 juta dan Rp20 juta.

5. Terkait pengurusan DID Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Balikpapan. Yaya dan Rifa diduga menerima Rp1,3 miliar. Pemberian uang melalui penyerahan dua buah buku rekening beserta kartu ATM.

6. Terkait DID Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Karimun. Yaya dan Rifa diduga menerima Rp500 juta. Uang tersebut sebagai fee atas DID yang disetujui sebesar Rp41,2 miliar.

7. Terkait DAK dan DID APBN Tahun Anggaran 2018 Kota Tasikmalaya, Yaya dan Rifa menerima Rp600 juta.

8. Terkait DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan, Yaya dan Rifa mendapat gratifikasi Rp600 juta dan USD55.000.

Selain itu, menurut jaksa, Yaya pada November 2017 menerima uang dari Sugeng Siswanto sebesar Rp350 juta. Uang itu diberikan karena terdakwa mengupayakan Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat DAK dari APBN Tahun 2017.

Yaya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.




(AZF)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA