Legislator Partai Demokrat Dituntut 10 Tahun Penjara

Fachri Audhia Hafiez    •    Senin, 21 Jan 2019 17:03 WIB
partai demokratOTT KPK
Legislator Partai Demokrat Dituntut 10 Tahun Penjara
Sidang tuntutan Anggota DPR Fraksi Demokrat, Amin Santono. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono 10 tahun penjara. Dia juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Amin dinilai terbukti menerima suap Rp3,3 miliar dari mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast.
 
"Menyatakan terdakwa Amin Santono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Nur Haris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019.
 
Selain itu, Amin juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp2,9 miliar dari nilai total suap Rp 3,3 miliar. Jaksa Nur menjelaskan, uang Rp400 juta yang termasuk dalam suap telah disita dan ditambahkan dalam uang pengganti.
 
Uang pengganti senilai Rp2,9 miliar selambat-lambatnya harus dibayar satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda Amin akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut bila tak menyanggupi.
 
"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun," tegas Jaksa Nur.
 
Dalam pertimbangannya, jaksa menganggap Amin tak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, keterangan Amin berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Baca: Demokrat Pecat Amin Santono

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Keempat tersangka itu yakni Anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono, mantan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, serta dua pihak swasta Ahmad Ghiast dan Eka Kamaludin.
 
Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Ghiast selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA