Hakim Merry Bantah Dissenting Opinion Diintervensi

Fachri Audhia Hafiez    •    Senin, 21 Jan 2019 13:23 WIB
Kasus suap hakim
Hakim Merry Bantah <i>Dissenting Opinion</i> Diintervensi
Sidang terhadap mantan Hakim Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba keberatan dengan dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Dia menilai penentuan dissenting opinion (DO) atau pendapat berbeda yang dilakukannya bukan hasil intervensi.

"DO yang dibuat terdakwa Merry Purba sama sekali tidak atas pengaruh atau intervensi pihak mana pun, tetapi murni pendapat profesionalnya selaku hakim yang independen berdasarkan bukti-bukti yang valid dan sah secara hukum," kata Efendi Lod Simanjuntak yang membacakan nota keberatan Merry di Pengadilan Tipokor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019.

Dalam sidang putusan 27 Agustus 2018, Merry memberikan DO dengan menyatakan dakwaan jaksa kepada pengusaha Tamin Sukardi tidak terbukti. Padahal, dua hakim yang turut mengadili, Wahyu Prasetyo Wibowo dan Sontan Merauke Sinaga, menyatakan Tamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer.

"Jauh sebelum Helpandi (panitera pengganti Pengadilan Tipikor Medan) berkomunikasi dengan pihak Tamin Sukardi pada tanggal 23 Agustus 2018, hakim Merry Purba sudah mulai berbeda pendapat dalam memandang kasus Tamin. Secara tegas dinyatakan dalam musyawarah hakim tanggal 20 Agustus 2018," ucap Efendi.

Selain itu, alat bukti jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dianggap tidak cukup menjerat Merry. Bukti permulaan berupa minimal dua alat bukti sebagai syarat penetapan sebagai tersangka dianggap tidak terpenuhi. 

"Bahwa keterangan Helpandi ini tidak didukung oleh alat bukti pendukung lainnya seperti misalnya percakapan melalui telepon, ponsel, SMS, WhatsApp atau alat komunikasi lainnya. Antara Merry Purba dengan Helpandi pun tidak ada bukti petunjuk lainnya yang menunjukkan adanya keterlibatan Merry Purba dalam perkara ini," ujar Efendi.

Efendi juga menyinggung penggeledahan yang dilakukan penyidik terhadap rumah, ruang kerja, atau pemblokiran rekening bank serta penyitaan terhadap mobil suami Merry Purba. Dia mengeklaim penyidik tidak menemukan bukti Merry menerima suap.

"Tidak mememukan adanya uang atau  aliran dana yang menunjukkan atau mengindikasikan bahwa Terdakwa Merry Purba benar-benar ada menerima uang sebesar SGD150ribu dari Helpandi yang  diterimanya dari Tamin Sukardi untuk  mempengaruhi putusan No33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Medan atas nama terdakwa Tamin Sukardi," jelas Efendi.

Baca: Hakim Merry Sempat Minta Tamin Bebas

Sebelumnya, Merry didakwa menerima suap senilai SGD150 ribu dari  pengusaha Tamin Sukardi. Suap bertujuan agar Merry dan anggota hakim, Sontan, memutus Tamin Sukardi tidak terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Medan. Kala itu, Tamin terjerat kasus korupsi terkait pengalihan tanah negara milik PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.





(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA