DPR dan Pemerintah Dituntut Terjemahkan KUHP

Siti Yona Hukmana    •    Kamis, 07 Jun 2018 12:51 WIB
kuhpruu kuhp
DPR dan Pemerintah Dituntut Terjemahkan KUHP
Diskusi RKUHP di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mendesak pemerintah dan DPR segera menghentikan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hikum Pidana (RKUHP). Legislatif dan eksekutif diminta fokus membuat terjemahan resmi KUHP yang masih berbahasa Belanda. 

Koordinator Advokasi dan Penanganan Kasus LBHM Afif Abdul Qoyim mengatakan dunia akademik maupun praktisi kerap menggunakan KUHP dari penerjemah yang berbeda-beda. Untuk itu, terjemahan resmi KUHP harus dibuat.

"Alangkah lebih baik bila kita memiliki satu terjemahan resmi sebagai acuan," kata Afif di kantor LBHM, Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Juni 2018.

Sementara itu, menurut dia, RKHUP yang hendak disahkan untuk kado peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2018 perlu dipikirkan kembali. Pasalnya, hadiah untuk yang diberikan sepatutnya menghargai bahasa Indonesia.

Dia menyayangkan jika RKUHP nantinya masih berbahasa pemerintah kolonial Belanda. "Jika memang ingin memberi hadiah bagi Indonesia, sebaiknya pemerintah Indonesia tidak lari dari tanggung jawab yang sungguh penting, yakni menerjemahkan KUHP." 

Menurut Afif, bahasa amatlah penting apalagi dalam urusan hukum dan identitas bangsa. Ia mencontohkan akibat KUHP yang tidak berbahasa Indonesia membuat adanya ketidakadilan dalam hukum perdagangan. 

Pada 2012, kata dia, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus sebuah sengketa perdagangan antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asal Amerika. Sengketa itu diakibatkan perjanjian pinjam meminjam pada 2010 yang dibuat tidak dengan Bahasa Indonesia. 

"Pada 2012, perusahaan Indonesia ini menggugat ke pengadilan karena merasa dirugikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang dibuat," terang dia. 

Ketentuan wajib menggunakan bahasa itu tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara ,dan Lagu Kebangsaan. Aturan itu mewajibkan setiap perjanjian yang dibuat, termasuk yang menyasar swasta, menggunakan bahasa nasional. 

Baca: KPK tak Perlu Khawatirkan RUU KUHP

Preseden itu, kata Afif, semakin meneguhkan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap hal, termasuk juga urusan KUHP. Saat ini, terjemahan KUHP masih merujuk pada ahli-ahli hukum pidana seperti Moeljatno, R Sianturi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan ahli lainnya. 

Namun, BPHN tidak mengklaim dirinya sebagai institusi yang menetapkan secara resmi terjemahan KUHP yang dibuatnya sebagai terjemahan resmi pemerintah. Ini diungkap setelah kejaksaan, sesuai SEJA Nomor: SE-005/A/JA/2009, memerintahkan jajarannya untuk menggunakan terjemahan KUHP terbitan BPHN.

"Inilah kondisi yang rawan menimbulkan multitafsir. Selain itu, dengan ketiadaan KUHP terjemahan resmi bahasa Indonesia menimbulkan problematika karena ia digunakan untuk menguji bersalah atau tidaknya seorang. Hal ini mempertaruhkan keadilan dan kepastian hukum," jelas Afif.



(OGI)