Ombudsman Temukan Potensi Pungli di Polda Metro

Dhaifurrakhman Abas    •    Jumat, 13 Apr 2018 13:31 WIB
polri
Ombudsman Temukan Potensi Pungli di Polda Metro
Konfrensi pers terkait maladministrasi pelayanan Sentra Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polda Metro Jaya - Medcom.id/Dhaifurrakhman Abas.

Jakarta: Ombudsman RI menemukan potensi pungutan liar (pungli) serta belum tersedianya standar yang baik dalam pelayanan Sentra Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polda Metro Jaya. 

"Dari kajian ini, kita melihat dua hal apa yang kami temukan. Yang pertama dari segi pelayanan yang rendah," kata Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala dalam konfrensi pers di gedung Ombudsman, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

Adrianus menuturkan SPKT pada hakikatnya memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap pengaduan masyarakat. Utamanya, berfungsi memberikan bantuan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terhadap produk layanan SPKT.

Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik. Sesuai regulasi tersebut, SPKT mustinya memiliki standar layanan yang disosialisasikan kepada masyarakat luas. Adapun, standar yang musti disosialisikan seperti prosedur, persyaratan, biaya, jangka waktu maupun produk layanan SPKT. 

"Kami beranggapan dengan tidak adanya sosialisasi standar pelayanan kepada publik, artinya masyarakat akan berdampak bagi proses pelayanan ini," beber Adrianus.

Dengan tidak diketahuinya standar layanan oleh publik, maka ini akan berdampak pada potensi penyimpangan layanan. Ombudsman menemukan potensi penyimpangan berupa pungutan liar yang terjadi antara petugas SPKT dengan masyarakat selaku pengguna layanan.

"Potensi maladministrasi yang kerap terjadi ialah ketika pemohon menanyakan apakah terdapat biaya administrasi pelayanan pengurusan SPKT" beber dia. 

Dalam hal ini, Ombudsman menemukan tidak adanya ketegasan dari petugas untuk menolak menerima uang. Selain itu, kata dia, masyarakat kurang memahami standar layanan publik SPKT yang mustinya tidak berbayar alias gratis.

Untuk itu, Ombudsman menyarankan Polri meninjau dan menyusun kebijakan umum pelayan publik di seluruh SPKT satuan wilayah kepolisian Indonesia. Omudsman juga menyarankan Kapolri menempatkan petugas kompeten dan berintegritas di setiap unit SPKT. 




(REN)