22 Anggota DPRD Sumut Diperiksa

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 16 Apr 2018 10:22 WIB
gatot pujo nugroho
22 Anggota DPRD Sumut Diperiksa
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 22 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Ke-22 legislatif daerah ini akan diperiksa sebagai saksi untuk 38 anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka penerimaan hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Hal ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan terhadap sekitar 50 saksi sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Febri mengatakan, 22 anggota dewan itu akan diperiksa di Markas Brimob Polda Sumut. Menurut Febri, kali ini penyidik akan mendalami ihwal gratifikasi dan hadiah yang diterima 38 anggota DPRD Sumut dari Gatot termasuk kewenangan para tersangka.

"Diduga penerimaan suap terkait dengan 4 kondisi mulai dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Gubernur hingga membatalkan interpelasi DPRD," ujarnya.

Febri mengingatkan, kepada para tersangka atau saksi bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Kami ingatkan agar para tersangka dan saksi dalam kasus ini koperatif agar dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan," pungkas dia. 

KPK resmi mengumkan 38 nama Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka. Ke-38 anggota legislatif ini ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

(Baca juga: Mendagri tak Ingin Angket DPRD Jadi Alat Bancakan)

Diduga, Gatot memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 sampai 2014 dan APBD-P Sumut tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.

Tak hanya itu pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut tahun 2015.

Dari hasil pemeriksaan dan bukti yang didapat penyidik, anggota dewan daerah itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, selaku Gubernur Sumut saat itu.

Akibat perbuatannya, ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini hasil pengembangan dari kasus sebelumnya, yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Dalam kasus ini, Gatot sudah lebih dulu dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.





(REN)