RUU Jabatan Hakim Jamin Independensi Kekuasaaan Kehakiman

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 01 Oct 2018 14:21 WIB
berita dpr
RUU Jabatan Hakim Jamin Independensi Kekuasaaan Kehakiman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa (Foto:Dok.Medcom.id)

Jakarta: Komisi III DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Salah satu fokus utama dalam RUU tersebut adalah kemandirian hakim dan bebas intervensi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa saat memimpin focus group discusion (FGD) di Mapolda Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Kamis, 27 September 2018. Menurutnya, salah satu komponen penting negara hukum (Rechtstaat) adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang independen dalam menyelenggarakan peradilan.

FGD dihadiri Kapolda Provinsi Sumatera Barat Irjen Pol Fakhrizal, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Mohammad Hamid, Pengadilan Tinggi Sumbar, Kakanwil Hukum dan HAM Sumbar, Akademisi Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Peradi Sumbar.

“Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim ini sangat penting guna menjamin bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, benar-benar mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah dan sebagai payung hukum bagi para hakim di seluruh Indonesia,” kata Desmon yang dikutip dpr.go.id, Senin, 1 Oktober 2018.

Politikus Gerindra itu menyebutkan, RUU yang tengah digodok ini sebagai salah satu upaya meningkatkan dan menciptakan peradilan yang transparan, memperkuat penegakan, dan supremasi hukum di Indonesia.

Oleh karenanya, Desmon berharap melalui FGD tersebut Komisi III mendapatkan masukan komprehensif terkait berbagai permasalahan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan status dan manajemen hakim.

"Serta mengakomodir berbagai permasalahan terkait hakim yang belum ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan integritas, performa, dan kapabilitas para hakim dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di Indonesia," katanya.

Selain itu, RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2015-2019 itu sebagai upaya untuk mengubah sistem satu atap (one roof system) menjadi sistem pembagian tangung jawab (shared responsibility). Khususnya dalam hal pengaturan manajemen hakim yang mencakup rekrutmen, pembinaan, pengawasan, mutasi, promosi, dan pemberhentian hakim. 


(ROS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA