Imas Segera Diadili

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 13 Jun 2018 11:02 WIB
OTT Bupati Subang
Imas Segera Diadili
Plt Bupati Subang Imas Aryumningsih berjalan keluar seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/3). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan Bupati Subang nonaktif Imas Aryuminingsih (IA) ke penuntutan. Tersangka kasus dugaan suap atas perizinan pabrik-pabrik di lingkungan Pemkab Subang itu segera diadili.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selain Imas, penyidik juga ikut merampungkan penyelidikan tersangka lain dari pihak swasta yaitu Data (D).

"Dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti untuk dua tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang ke penuntutan atau tahap 2," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 13 Juni 2018.

Dengan pelimpahan berkas perkara ini, jaksa penuntut KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan keduanya. Sidang rencananya bakal digelar di Pengadilan Tipikor Bandung.

"Untuk kepentingan persidangan ini, penahanan keduanya dititipkan di Lapas Sukamiskin Bandung," ujar Febri.

Menurut Febri, sekitar 84 saksi telah diperiksa penyidik guna menyelesaikan perkara ini. Para saksi itu terdiri dari unsur PNS dan pejabat di lingkungan Pemkab Subang, termasuk Asisten Daerah 3 Subang, pihak swasta, notaris dan advokat.

"Untuk D yang bersangkutan sudah lima kali diperiksa sebagai tersangka, sementara IA telah diperiksa tiga kali sebagi tersangka dalam perkara ini," pungkas dia. 

(Baca juga: Bupati Imas Bantah Terima Duit)

Dalam kasus ini, Imas, Data dan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang Asep Santika diduga menerima suap ‎dari dua perusahaan yakni PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip guna membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang itu diberikan dalam beberapa tahapan oleh seorang pihak swasta yakni Miftahudin. Namun, dugaan komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

Atas perbuatannya, Miftahhufin selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Imas, Data dan Asep selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: Bupati Subang Diduga Terima Suap Proyek Lain)





(REN)