Eni Anggap Uang dari Kotjo Halal

Damar Iradat    •    Selasa, 22 Jan 2019 14:42 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Eni Anggap Uang dari Kotjo Halal
Terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih berjalan memasuki ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/12/2018). Foto: Antara/Aprillio Akbar

Jakarta: Terdakwa kasus suap Eni Maulani Saragih mengaku meminta uang kepada bos Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo. Permintaan uang itu untuk kepentingan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Eni mengaku, ia beranggapan jika uang yang ia terima dari Kotjo merupakan uang halal dan tidak melanggar hukum. Sebab itu, ia tidak mempermasalahkan pemberian uang tersebut.

"Bagi saya, pengusaha menyumbang buat partai, apalagi dari sesuatu yang halal, ya tidak masalah," kata Eni saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.

Eni mengatakan, sejak awal Kotjo sudah menyampaikan soal uang yang akan diterimanya jika berhasil mendapatkan proyek PLTU Riau-I. Sebagai agen, Kotjo berhak mendapatkan agent fee dari proyek senilai USD900 juta.

Kotjo lantas menyampaikan jika Eni juga bakal kecipratan uang tersebut. Namun, jumlahnya tak disebutkan.

"Pak Kotjo bilang, dia dapat 2,5 persen dan ini halal. Saya tanya, kenapa halal, dia bilang, karena didapat dari agent fee dan bayar pajak," tegasnya.

Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Dalam surat dakwaan, diketahui jika uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.


(MBM)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA