Eks Pejabat Kemenkeu Dituntut 9 Tahun Penjara

Fachri Audhia Hafiez    •    Selasa, 22 Jan 2019 03:21 WIB
sidang korupsi
Eks Pejabat Kemenkeu Dituntut 9 Tahun Penjara
Mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo . Antara Foto/Wahyu Putro A

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut hukuman mantan pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, sembilan tahun penjara. Dia juga terancam denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. 

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada para terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah para terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yudarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019.

Yaya diyakini melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Anggota Komisi XI DPR nonaktif, Amin Santono. Uang suap yang diterima Yaya senilai Rp300 juta didapatkan dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Uang itu merupakan bagian suap yang diterima Amin senilai Rp2,8 miliar.

Uang tersebut diberikan agar Amin mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah
(DID).

Baca: Auditor BPK Minta Tak Dilibatkan Dalam Kasus Yaya Purnomo

Yaya bersama rekan kerjanya, Rifa Surya diyakini telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya Rp6,529 miliar, USD55.000, dan SGD 325.000 yang tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

Keduanya dianggap menyalahgunakan jabatan sebagai pegawai Kemenkeu untuk mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan DID APBN 2017 pada delapan daerah. Dari daerah-daerah yang mengajukan untuk menerima DAK dan DID, Yaya dan Rifa telah menerima sejumlah uang.

Terkait hal yang memberatkan jaksa mengatakan Yaya tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi akibatnya merugikan masyarakat pengguna infrastruktur. Sedangkan hal yang meringankan Yaya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Atas perbuatannya, Yaya diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

Dia juga melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.


(LDS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA