Dokter yang Pernah Rawat Novanto Jadi Tersangka

Ilham wibowo    •    Rabu, 10 Jan 2018 15:22 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Dokter yang Pernah Rawat Novanto Jadi Tersangka
Terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik Setya Novanto. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah menetapkan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Bimanesh diduga merintangi proses hukum perkara kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

Penetapan tersangka terhadap Bimanesh diungkapkan kuasa hukum Fredrich Yunadi, Supriyanto Refa. Status tersangka juga disematkan kepada kliennya, Fredrich Yunadi yang sempat menjadi pengacara Setya Novanto.

Bahkan, Refa juga mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK untuk Fredrich. Surat tersebut diterima pada Selasa, 9 Desember 2018. 

"Jadi dia (Fredrich) bersama-sama dengan Dokter Bimanesh melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi," kata Supriyanto saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Januari 2018.

Refa pun sedang menyusun pembelaan atas penetapan tersangka dan pencekalan terhadap Fredrich. Ia juga membuka peluang untuk menempuh jalur praperadilan.

"Langkah kedepan kami masih menyusun, masih mendiskusikan apa yang mau diambil," kata dia. 

Sebelumnya, KPK mencegah kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, ke luar negeri sejak 8 Desember 2017. Selain Fredrich, lembaga antikorupsi juga mencegah tiga orang lain, yakni ajudan Novanto AKP Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.

Upaya pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang tersebut dilakukan demi kelancaran proses penyelidikan baru terkait tindak pidana obstruction of justice. Keempatnya dinilai merupakan saksi penting dalam proses penyelidikan dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi KTP-el Setya Novanto. Salah satu yang didalami adalah hilangnya Novanto saat akan ditangkap KPK di kediamannya pada 15 November 2017.

Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini terancam dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(DRI)