KPK Periksa Petinggi Pelindo II

Damar Iradat    •    Jumat, 08 Dec 2017 11:07 WIB
pelindo ii
KPK Periksa Petinggi Pelindo II
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah--Mi/Susanto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II tahun anggaran 2010. Kasus ini menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino alias RJ Lino.

Untuk mendalami perkara tersebut, KPK memanggil Vice President Hubungan Pelanggan Pelindo II Rima Novianti. Rima bakal dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RJL (RJ Lino)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 8 Desember 2017.

KPK telah menangani kasus sejak Desember 2015, namun tak kunjung rampung. Bahkan, penyidik belum juga menahan RJ Lino. Komisaris PT JICT itu masih menghirup udara bebas. Terakhir, dia diperiksa penyidik pada 5 Februari 2016.

Baca: Sekretaris Pelindo II Diperiksa KPK

KPK membantah lamban menangani kasus tersebut. Menurut Febri, hingga kini penyidik telah memeriksa 55 orang. Puluhan saksi itu terdiri dari pegawai, pejabat, dan mantan pegawai PT Pelindo II. KPK juga mengaku telah meminta keterangan pegawai BPKP dan pihak pelabuhan Pontianak.

KPK menetapkan Dirut Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II. RJ Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. 

Atas perbuatannya, RJ Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, dari hasil audit, BPK menemukan adanya lima indikasi penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) pada 2014. Hasil audit menyatakan ada potensi kerugian negara Rp4,08 triliun.

Rencana perpanjangan PT JICT disebut tidak pernah dibahas dan dimasukkan sebagai rencana kerja, RJPP, dan RKAP PT Pelindo II, serta tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam Laporan Tahunan 2014. Padahal, rencana itu telah diinisiasi oleh Dirut PT Pelindo sejak 2011.

Kemudian, perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengeoperasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH tidak menggunakan permohonan izin konsesi Menteri Perhubungan terlebih dahulu. Ketiga, penunjukan HPH oleh Pelindo II sebagai Mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang sebagaimana mestinya.

Lalu, ada perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT yang ditandatangani oleh Pelindo II dan HPH tanpa persetujuan RUPS dan Menteri BUMN. Terakhir, soal penunjukan Deutsche Bank sebagai penasihat keuangan atau financial advisor yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



(YDH)