Taufiqulhadi: Pansus Angket KPK Tidak Bisa Dikooptasi

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 17 Jul 2017 12:12 WIB
berita dpr
Taufiqulhadi: Pansus Angket KPK Tidak Bisa Dikooptasi
Pansus Angket KPK (Foto: Dok. DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi tegaskan, pihaknya tidak bisa dikendalikan oleh kelompok tertentu (Dikooptasi) dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, anggapan yang berkembang bahwa ada upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah tidak benar.

“Kami jamin Pansus tak mungkin dikooptasi karena dalam Pansus sudah 7 fraksi yang mendukung.  Misalnya ada satu atau dua Pimpinan dikooptasi, yang lain tidak bisa. Jangan berprasangka terlalu jauh, hingga kini Pansus tak terpikir untuk melemahkan KPK,” kata Taufiqulhadi dalam jeterangan tertulis, Senin 17 Juli 2017.
 
Pimpinan Angket dari Fraksi Nasdem ini menambahkan, Pansus akan tetap sejauh mungkin melakukan penyelidikan terkait kinerja KPK selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsingnya memberantas korupsi. Nantinya, hasil penyelidikan yang dilakukan akan disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, Taufiqulhadi meminta KPK untuk tidak menunjukan sikap menentang Pansus. KPK, kata dia, tak perlu khawatir terhadap keberadaan Pansus.

“Sebuah lembaga yang ketakutan akan diperiksa, pasti ada sesuatu di lembaga tersebut,” tukas dia.
 
Hal yang sama dikatakan anggota Pansus Henry Yosodiningrat. Dia menambahkan agar masyarakat memberikan kepercayaan kepada Pansus untuk menjalankan tugasnya aebagaimana telah diatur dalam undang undang.

"Kami jalankan amanat dari rakyat. Berilah kesempatan pada Pansus untuk bekerja dan hasilnya akan kami umumkan dan akan menjawab apakah benar terjadi pelanggaran di lembaga anti rasuah tersebut,” kata Henry.
 
Sementara Ketua Pansus Angket Agun Gunanjar menyampaikan jaminan, pembentukan Pansus Angket KPK tidak ada urusannya dengan kasus-kasus mega korupsi yang kini sedangkan ditangani KPK. Justru Pansus beri dukungan, tuntaskan kasus-kasus itu secepatnya dengan berpedoman pada hukum yang berlaku.
 
Pembentukan Pansus juga bukan ditujukan untuk kepentingan politik tertentu. “Kami jamin tidak ada kepentingan itu. Kami akan focus pada tugas dan kewenangannya sebab dibatasi UUD dan UU MD 3,” pungkasnya.


(ROS)