Pemerintah Diminta Lengkapi Konten Aturan Penyadapan

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 17 Jul 2017 14:04 WIB
berita dpr
Pemerintah Diminta Lengkapi Konten Aturan Penyadapan
Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (Foto: Dok. DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus  RUU Terorisme Panitia Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme DPR meminta pemerintah melengkapi konten aturan penyadapan dalam RUU itu dilengkapi supaya penyadapan yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
 
“Itu penyadapan kita sepakati, namun kontennya kami serahkan penyempurnaannya kepada pemerintah,” kata Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i dalam keterangan tertulis, Senin 17 Juli 2017.
 
Politikus Gerindra itu menjelaskan, aturan penyadapan yang ada dalam RUU Terorisme belun belum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Diantaranya izin penyadapan harus melalui Pengadilan Negeri, batas waktu penyadapan hingga satu tahun, dan melaporkan hasil penyadapan kepada penyidik dan Menekominfo.
 
Selain itu, merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan penyadapan tidak boleh di bawah level UU mengaturnya. Hal ini pun sesuai dengan Putusan MK N0. 5 Tahun 2010.
 
“Akhirnya karena merujuk pada putusan MK, apa yang di muat oleh RUU itu belum memadai. Pemerintah sepakat merekonstruksi ulang pasal itu, yang kemudian akan dibawa pada saat konsinyering,” ungkap anggota Komisi III DPR RI itu.
 
Selain itu, Syafii juga mengomentari DIM No. 80 Pasal 33 terkait perlindungan terhadap saksi, pelapor, ahli, hakim, advokat, penyidik, termasuk petugas lapas. Pihaknya tidak sepakat jika hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
“Karena banyak pengalaman jika menunggu PP, memperjuangkannnya UU-nya sudah berdarah-darah, kemudian tidak dilaksanakan, karena belum ada PP. Kita sepakati, semua yang sudah dilindungi UU lain, misalnya saksi, pelapor, ahli, sudah dilindungi UU N. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk tidak diatur lagi,” papar Syafi’i.
 
Lebih jauh, legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara itu menyampaikan, pembahasan RUU Terorisme masih menyisakan 32 DIM. Ia optimis, RUU ini akan segera selesai.


(ROS)

KPK Ambil <i>Medical Record</i> Setya Novanto

KPK Ambil Medical Record Setya Novanto

11 hours Ago

Salah satu staf pimpinan DPR yang kerap mengurus keperluan Novanto mengaku, rombongan KPK berku…

BERITA LAINNYA