Pemerintah Dinilai tak Serius Tuntaskan Kasus Munir

Arga sumantri    •    Minggu, 27 Nov 2016 17:56 WIB
kasus munir
Pemerintah Dinilai tak Serius Tuntaskan Kasus Munir
Anggota tim pengacara kasus pembunuhan Munir, Asfinawati Asfinawati (kiri) -- MTVN/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik upaya pemerintah mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) soal pengungkapan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Upaya itu dinilai jadi cerminan kalau pemerintah tidak serius menuntaskan kasus kematian aktifis HAM itu.

"Harus dibaca sebagai upaya menunda atau tidak mau membuka hal tersebut (dokumen TPF Munir)," ucap anggota tim pengacara kasus pembunuhan Munir, Asfinawati Asfinawati, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

Kesimpulan itu, kata Afinawati, bukan tanpa dasar. Dia melihat alasan pemerintah dalam gugatan bandingnya sangat multitafsir.

(Baca: KontraS Kritik Upaya Banding Pemerintah atas Putusan KIP)

Menurut Afinawati, tidak ada lagi alasan pemerintah enggan membuka hasil penyelidikan TPF Munir ke publik. Sebab, pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyerahkan salinan dokumen TPF.

"Banding ini kesannya pengabaian terhadap upayanya. Tidak ingin bongkar nama dalam dokumen TPF itu," kata Asfinawati.

Pemerintahan, kata Asfinawati, sempat memberi angin segar dengan memberikan banyak simbol ingin memenuhi kewajibannya soal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, langkah banding yang dilakukan melalui Kementerian Sekretariat Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menodai niat pemerintah.

Dari situs resmi PTUN Jakarta, Kemensetneg mendaftarkan gugatan kasus tersebut pada 1 November 2016. Gugatan teregistrasi dengan nomor perkara 3/G/KI/2016/PTUN-JKT.

(Baca: Kemensetneg Ajukan Keberatan atas Keputusan KIP)

Dalam gugatan, tercatat bahwa Kontras, lembaga yang pernah dipimpin Munir Said Thalib, sebagai termohon. Isi gugatan terkait putusan KIP pada 10 Oktober 2016, yang memenangkan gugatan dari pihak mendiang Munir. Dalam putusannya, KIP meminta pemerintah mengumumkan hasil rekomendasi TPF pembunuhan Munir pada 2004.

Kasus pembunuhan Munir terjadi di ujung pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. TPF Munir dibentuk pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Rekomendasi TPF dalam bentuk dokumen sudah diserahkan langsung ke SBY. Namun, hingga masa jabatannya berakhir, SBY tidak mengumumkan hasil dokumen penyelidikan TPF Munir itu.

Kemensetneg sudah menjelaskan tidak pernah menerima maupun menguasai laporan TPF di persidangan. Kementerian pun baru menerima salinan dokumen dari mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

 


(NIN)