KPK Periksa Ketua Golkar Lampung Tengah

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 26 Mar 2018 11:49 WIB
Suap Bupati Mustafa
KPK Periksa Ketua Golkar Lampung Tengah
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Partai Golkar Lampung Tengah Musa Ahmad. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS).
 
"Dia diperiksa untuk tersangka JNS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.
 
Belum diketahui secara detail kaitan Musa Ahmad dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018 tersebut. Diduga kuat, mantan Wakil Bupati Lampung Tengah ini mengetahui rentetan praktik suap yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif daerah Lampung Tengah itu.
 
Selain Musa, penyidik juga ikut memanggil dua saksi lain untuk J Natalis Sinaga. Mereka adalah Kasubag Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD Lampung Tengah Yannisa Bayu Ardi serta Erwin Mursalin selaku pengawal pribadi Bupati Lampung Tengah.
 
"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," ujar Febri.

Baca: Sejumlah Orang di Lampung Tengah Ditangkap KPK

KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.
 
Sehari setelahnya, KPK kemudian menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.
 
Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)