Ahli Sebut Pemerintah tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 15 Feb 2018 10:39 WIB
pembubaran hti
Ahli Sebut Pemerintah tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas
Sidang soal pembubaran HTI/Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli

Jakarta: Pemerintah dinilai tak bisa serta merta membubarkan organisasi masyarakat berbadan hukum, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah masih harus melalui beberapa proses.
 
Hal itu disampaikan saksi ahli hukum yang dihadirkan HTI Zainal Arifin ketika menjawab pertanyaan kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra dalam sidang lanjutan gugatan HTI di PTUN, Pulo Gebang, Jakarta.
 
"Menurut pendapat ahli, pemberian sanksi kepada ormas bisa langsung yang maksimal atau ada Tahapannya?" tanya Yusril kepada Zainal, Kamis, 15 Februari 2018.
 
Zainal mengatakan Indonesia merupakan negara hukum. Pembubaran ormas harus melalui beberapa proses yang diatur dalam perundang-undangan.
 
"Tidak bisa negara membubarkan organisasi dan organnya (tanpa proses)," tegas Zainal.
 
Menurut dia, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sangat jelas. Pembubaran suatu ormas harus melalui proses peringatan. 
 
Pemerintah, kata dia, tak bisa membubarkan begitu saja karena mendirikan ormas merupakan hak setiap orang untuk berserikat. 
 
"Kalau ada salah, tidak serta merta dicoret, ada proses-proses. Inilah kemanusian yang adil dan beradab dan bermuara kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Zainal.



(OJE)