Menhub Budi Karya Dipanggil KPK

Damar Iradat    •    Jumat, 13 Oct 2017 10:57 WIB
ott di kemenhub
Menhub Budi Karya Dipanggil KPK
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun anggaran 2016-2017.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka APK (Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 13 Oktober 2017.

Selain memeriksa Budi Karya, KPK juga memanggil Kepala Seksi Promosi Direktorat Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat, Sapril Imanuel Ginting; seorang karyawan swasta Oscar Budiono; serta dari pihak swasta Komang Susyawati. Ketiganya juga bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Tak hanya para saksi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Adiputra Kurniawan. Adiputra diketahui tertangkap tangan setelah menyerahkan uang kepada Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. Suap diduga berkaitan dengan perizinan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah.

Dalam perkara itu, penyidik menyita barang bukti dengan nilai Rp20,074 miliar. KPK menyebut suap terhadap Tonny menggunakan modus baru.

Uang diberikan melalui pembukaan rekening oleh Adiputra menggunakan nama fiktif. Kemudian, kartu ATM diserahkan kepada Antonius. Pihak pemberi selanjutnya menyetorkan uang ke rekening itu secara bertahap.

Baca: KPK Telusuri Aliran Suap Dirjen Kemenhub

KPK menyita sejumlah uang dan kartu ATM. Perinciannya, 4 kartu ATM dari tiga bank penerbit berbeda yang berada dalam penguasaan Adiputra, 33 tas ransel hitam berisi uang tunai Rp18,9 miliar yang terdiri atas pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, poundsterling, euro, dan ringgit Malaysia di mes Antonius, Jalan Gunung Sahari, Jakarta.

Tonny selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adiputra sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(UWA)