Yudi Widiana Terima Dakwaan Jaksa

Damar Iradat    •    Rabu, 06 Dec 2017 15:18 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Yudi Widiana Terima Dakwaan Jaksa
Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menerima dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yudi didakwa terlibat kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 
"Saya sudah memahami apa yg didakwakan. Kami tidak ajukan eksepsi," kata Yudi usai mendengar surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.
 
Kendati demikian, Yudi dan tim penasihat hukumnya mengaku ada yang janggal dalam surat dakwaan dan keseluruhan perkara suap ini. Pasalnya, rekan Yudi, Muhammad Kurniawan Eka yang juga anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS belum jadi tersangka, padahal namanya kerap disebut ikut menerima uang dalam surat dakwaan.
 
"Tapi ada catatan, karena ada yang janggal, Kurniawan ini enggak tahu statusnya dia seperti apa," kata Yudi.
 
Sementara itu, ditemui seusai sidang, Jaksa Iskandar Marwanto mengatakan, status Kurniawan sebagaimana dalam dakwaan turut serta dalam penerimaan uang suap dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Namun, untuk status tersangka, hal itu, kata dia, masih tergantung prosedur di KPK.
 
"Status dijadikan tersangka atau tidak menunggu SOP (standar operasional prosedur) kita," ujarnya.
 
Iskandar tak mau banyak bicara ketika dikonfirmasi apakah prosedur penetapan tersangka itu akan dilakukan dalam waktu dekat atau menunggu hasil persidangan. Menurutnya, hal tersebut belum bisa dibeberkan ke publik lantaran termasuk dalam bagian strategi yang dijalani KPK.

Baca: Yudi Widiana Didakwa Terima Suap Rp11 Miliar

Dalam surat dakwaan terhadap Yudi, Kurniawan disebut ikut menerima uang Rp11,1 miliar yang diberikan oleh Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Kurniawan juga berperan sebagai perantara suap antara Yudi dan Aseng.
 
Uang tersebut diberikan agar Yudi selaku anggota Komisi V DPR RI untuk mengusulkan proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara pada tahun anggaran 2015 dan 2016.
 



(FZN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

12 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA