Masa Tahanan Tersangka Korupsi BLBI Diperpanjang

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 09 Jan 2018 21:13 WIB
kasus blbi
Masa Tahanan Tersangka Korupsi BLBI Diperpanjang
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Sigid Kurniawan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Masa penahanan Syafruddin diperpanjang selama 40 hari, terhitung sejak hari ini sampai 18 Februari 2018.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka SAT (Ketua BPPN)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 9 Januari 2018.

Febri mengatakan, penyidik telah memeriksa 71 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka yang diperiksa terdiri dari unsur notaris, advokat hingga staff khusus wakil presiden.

Lembaga antirasuah juga telah menemukan bukti baru kerugian negara. Hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara atas kasus ini naik menjadi Rp4,58 triliun dari sebelumnya Rp3,7 triliun.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penyidik juga telah menahan Syafruddin di Rutan KPK pada 21 Desember 2017.

Syafruddin merupakan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Sebab, penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala BPPN.

Sebagai salah satu obligor, BDNI memiliki kewajiban sebesar Rp4,8 triliun. SKL dikeluarkan walau hasil restrukturisasi aset BDNI hanya sekitar Rp1,1 triliun.

BDNI merupakan salah satu yang mendapat pinjaman likuiditas Rp27,4 triliun dari dana BLBI. Surat lunas untuk BDNI diberikan setelah menyerahkan aset, di antaranya PT Dipasena (senilai Rp2,3 triliun), serta GT Petrochem dan GT Tire (senilai Rp1,83 triliun).

Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah menyelidiki penerbitan SKL untuk sejumlah penerima BLBI. BLBI digelontorkan untuk 48 bank yang likuiditasnya terganggu pascakrisis ekonomi 1998. Bank Indonesia kemudian memberikan pinjaman mencapai Rp147,7 triliun. Namun, berdasarkan audit BPK, ada penyimpangan Rp138,4 triliun dari BLBI.

SKL BLBI dikeluarkan BPPN di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. SKL dikeluarkan karena banyak obligator yang menunggak pinjaman terjerat hukum.

SKL dikeluarkan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. SKL tersebut dipakai Kejaksaan Agung untuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sejumlah obligator bermasalah.


(AGA)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA