Kasus Suap Pegawai Pajak, AP Dijerat Pasal TPPU

Lukman Diah Sari    •    Kamis, 12 Oct 2017 06:42 WIB
kasus suapkorupsi pajak
Kasus Suap Pegawai Pajak, AP Dijerat Pasal TPPU
Ilustrasi. Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan pegawai pajak KPP Madya Jakarta Pusat, AP, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia diduga membeli sejumlah keperluan pribadi menggunakan uang suap. 

"Hari ini atas arahan pak Jampidsus diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) TPPU atas nama tersangka AP," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 11 Oktober 2017, malam. 

Warih menuturkan, penyidik menemukan adanya suap dari sejumlah perusahaan pada AP. Uang suap itu kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi, salah satunya kendaraan. 

"Uang yang diterimanya dibelikan benda-benda atas nama orang lain," beber dia. 

Sampai saat ini, penyidik kata Warih masih terus melakukan penyidikan untuk memburu si pemberi suap.

(Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Pejabat Pajak)

Kejagung menetapkan JJ seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Madya Jakarta Selatan terkait dugaan suap. JJ diduga menerima suap dalam penjualan faktur dari beberapa perusahaan. Suap itu juga disampaikan oleh pihak perantara yakni melalui security perumahan, office boy KPP Madya, serta tukang jahit.

JJ menerima dana dari pihak-pihak lain melalui rekening yang bersangkutan di beberapa Bank dengan total sebesar Rp14,1 miliar. Selanjutnya uang yang diterima dipergunakan untuk pembelian mobil, logam mulia, dan property.

AP diduga terkait dengan kasus suap yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, JJ. AP diketahui anak buah JJ. 

Sebelumnya, AP ditetapkan sebagai tersangka suap. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 B, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 


(REN)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

16 minutes Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA