Ketua PT Harus Orang Terpilih

   •    Rabu, 11 Oct 2017 06:08 WIB
ott kpk
Ketua PT Harus Orang Terpilih
Peneliti ICW Aradila Caesar/MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar meminta Mahkamah Agung lebih selektif memilih ketua pengadilan tinggi (PT) dan pengadilan negeri (PN). Sebab, telah ada perangkat atau instrumen untuk mengawasi para aparatur peradilan tersebut.

Perangkat atau instrumen tersebut tertuang dalam Maklumat MA No 01/Maklumat/IX/2017 tertanggal 11 September tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim serta Perma No 8 Tahun 2016.

"Perma dan maklumat harus berjalan efektif. Garda terdepannya ialah ketua PN dan ketua PT. Mereka implementatornya. Supaya tidak terulang lagi, implementator yang dipilih untuk melakukan pengawasan ialah orang-orang terpilih," kata Aradila seperti dilansir Media Indonesia, Rabu 11 Oktober 2017.

KPK telah menetapkan Ketua PT Manado Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka dugaan suap. Suap diberikan terkait putusan banding perkara kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow pada 2010.

Sudiwardono dan Aditya dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta Pusat, Jumat malam 6 Oktober 2017.

Pemberian uang diduga untuk memengaruhi putusan banding dalam perkara ibu Aditya, Marlina Mona Siahaan, selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015 yang sudah divonis 5 tahun penjara dalam perkara korupsi TPAPD Bolaang Mongondow. Uang juga diberikan agar Marlina tidak ditahan.

MA kemudian memberhentikan sementara Sudiwardono, baik dari jabatan hakim maupun ketua PT Manado melalui Surat Keputusan MA No 180/KMA/SK/X/2017.

Tindakan MA lainnya ialah memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro. Hasilnya ialah tidak ditemukan kelalaian dalam melakukan pembinaan pada kasus Sudiwardono.

Menurut Aradila, penentuan ketua PN dan PT yang selektif tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang selama ini masih lemah. Pasalnya, pengawasan lemah membuka celah dan peluang bagi oknum-oknum di lembaga peradilan.

ICW telah memberikan sejumlah rekomendasi terkait kasus korupsi aparatur peradilan, antara lain mengevaluasi implementasi Perma No 8 Tahun 2016 dengan melihat keefektifannya dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan hakim dan aparat pengadilan.

ICW juga menginginkan MA bersama KPK dan Komisi Yudisial memetakan ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan. Pemetaan tersebut dilakukan agar dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan kebijakan pembinaan dan pengawasan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi menilai pengawasan di MA dari atas sampai bawah masih sangat lemah. Karena itu, MA harus meningkatkan pengawasan terhadap jajaran aparatur pengadilan di bawahnya.

Menurut Taufiqulhadi, kepemimpinan MA saat ini cenderung tidak efektif. Faktor tersebut antara lain menyebabkan berulangnya kasus korupsi yang menimpa aparatur pengadilan.

"MA harus membenahi masalah ini. Dalam konteks ini, kalau di atas ada sesuatu yang tidak beres, ketidakberesan itu akan diikuti ke bawah," ucap dia.


(OJE)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

4 hours Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA