Menhan: Dulu Ditertawakan, Kini Bahaya Laten Komunisme Ternyata Muncul

Intan fauzi    •    Jumat, 13 May 2016 10:42 WIB
komunisme
Menhan: Dulu Ditertawakan, Kini Bahaya Laten Komunisme Ternyata Muncul
Menhan Ryamizard Ryacudu/MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sempat yakin komunisme sudah benar-benar hilang di Indonesia. Ryamizard mengaku mulai khawatir paham komunis kembali muncul dan berkembang di negeri ini.

"Dulu sering kita dengar ada bahaya laten, ditertawakan. Enggak ada itu, komunis sudah enggak ada, ternyata sekarang muncul," kata Ryamizard saat silaturahmi purnawirawan TNI/Polri, organisasi masyarakat kepemudaan dan keagamaan di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

(Baca: Presiden Instruksikan Penindakan Hukum Aktivitas Komunisme)

Ryamizard mengungkapkan, dirinya tidak ingin paham komunis menyebabkan keributan di Indonesia. Apabila dibiarkan, kekacauan akan semakin besar dan pertumpahan darah kembali terjadi.

"Saya selalu mengingatkan saya tidak ingin ribut apalagi pertumpahan darah, tapi kalau ada pertemuan menghasut sana sini, ada timbul pertumpahan darah dan lebih parah ini," jelas Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.


(Baca: Polri Tindak Atribut, Diskusi, dan Perkumpulan Bertema Komunisme)

Ia mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang memprovokasi pemerintah maupun masyarakat menghidupkan kembali semangat komunisme. Saat ini, fokus utama pemerintah seharusnya membangun bangsa berlandaskan Pancasila.

"Yang dulu sudah, mari kita hidup damai membangun negara kesatuan, landasannya Pancasila. Saya berkali-kali mengingatkan jangan ada pihak memancing untuk bangkitkan emosi, lama-lama terpancing juga," ujar Ryamizard.


Aksi tolak komunisme/ANT/M Risyal Hidayat

Paham komunis dianggap kembali muncul setelah maraknya atribut dan aksesoris berlambang palu arit yang sempat digunakan PKI. Polisi telah menangkap beberapa orang yang dinilai bertendensi menyebarluaskan paham ini.

Pemerintah memberi perhatian khusus soal ini. Presiden Joko Widodo sempat memanggil Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Panglima TNI yang diwakili KSAD Jenderal Mulyono ke Istana untuk membahas ini, Selasa 10 Mei.

Menurut Badrodin, Presiden Jokowi meminta penegak hukum menindak aktivitas berbau komunisme. Namun, tindakan harus menggunakan pendekatan hukum.


(OJE)