Korupsi di Kementerian Kesehatan

Pengacara Menilai Hakim Keliru Menolak Praperadilan Siti Fadilah

Arga sumantri    •    Selasa, 18 Oct 2016 17:42 WIB
kasus korupsi
Pengacara Menilai Hakim Keliru Menolak Praperadilan Siti Fadilah
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diperiksa di KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak seluruh permohonan praperadilan Siti Fadilah Supardi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim menilai tidak ada yang salah dengan prosedur hukum penetapan tersangka mantan Menteri Kesehatan itu oleh KPK.

Pengacara Siti Fadilah, Achmad Cholidin, tidak puas dengan putusan hakim tunggal Ahmad Rivai itu. Cholidin menilai pertimbangan hakim hanya bersandar pada satu surat printah penyidikan (sprindik) KPK.

Menurut Cholidin, pertimbangan hakim itu keliru. Sebab, ada dua sprindik yang ditujukan KPK pada Siti. Sprindik pertama pada 2014 dan kedua pada 2015.

"Di dalamnya (sprindik tahun 2014 Ibu Siti Fadilah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan belum diperiksa saksi-saksi," kata Cholidin usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Baca: Gugatan Praperadilan Siti Fadilah Ditolak

Artinya, menurut Cholidin, KPK cuma punya satu alat bukti, yakni putusan Rustam Pakaya, terdakwa kasus korupsi yang juga menyeret nama Siti. Atas dasar putusan terhadap Pakaya, KPK disebut Cholidin secara otomatis memasukkan saksi-saksi dalam kasus itu sebagai alat bukti.

"Dia (saksi-saksi) harusnya diperiksa terlebih dahulu dengan perkara Ibu Siti Fadilah," tambah Cholidin.

Para saksi, kata Cholidin, baru diperiksa setelah ada sprindik 2014. Pada sprindik kedua yang dikeluarkan, November 2015, KPK baru memeriksa para saksi.

"Jadi artinya dua alat bukti menurut keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tersebut belum dipenuhi sebenarnya. Karena baru ada satu alat bukti dari keputusan Pakaya tersebut," ungkap Cholidin.

Baca: Empat Poin Utama Gugatan Praperadilan Siti Fadilah

Hakim tunggal Ahmad Rivai telah menolak seluruh permohonan praperadilan Siti. Kasus Siti di KPK dipastikan berlanjut hingga persidangan pokok perkara.

KPK telah menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka korupsi. Siti disangka menerima hadiah atau janji dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Kementerian Kesehatan.

Siti Fadilah Supari dianggap memiliki keterkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya. Dia diduga turut menerima Mandiri Travellers Cheque (MTC) senilai Rp1,375 miliar. 

Duit itu terkait proses pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007.

Siti disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(DOR)