Ada Nuansa Historis di Balik Penerbitan Perppu Ormas

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 15:28 WIB
perppu pembubaran ormas
Ada Nuansa Historis di Balik Penerbitan Perppu Ormas
Rizal Mallarangeng. Foto: MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti dari Freedom Institute Rizal Mallarangeng mencium ada faktor historis yang terselip di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dan itu kentara.

"Pengalaman pahit pemberontakan jadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Dia mengumpamakan pemerintah saat ini ingin memiliki badik. "Namun, badiknya disimpan dulu, enggak mau dipakai," katanya.

Rizal mencatat ada tiga pemberontakan yang menjadi terjadi di Indonesia. Yakni, pemberontakan kedaerahan seperti yang terjadi di Aceh, pemberontakan komunis pada 1948, dan pemberontakan berbasis agama seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

"Menurut saya, ketiganya menjadi sumber emosi terbesar pemerintah mengeluarkan perppu. Pemerintah khawatir pengalaman pemberontakan terulang," kata Rizal

Rizal memperkirakan Pemerintahan Joko Widodo sedang membangun insfratruktur hukum. Dia memprediksi motif tindakan Jokowi ke depan adalah untuk merespon situasi genting. Makanya butuh landasan hukum yang kuat. "Dan kita harus hati-hati. Kekuasaan harus dikontrol," ujar dia.

Menurut dia, pelarangan organisasi tertentu bukanlah hal yang aneh di negara demokrasi. "Jerman juga melarang warganya membuat organisasi berbasis nazisme. Sangat dilarang," kata dia.

Baca: Yang Perlu Setelah Perppu

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 11 Juli 2017. Sejumlah pasal dalam UU Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Melalui Perppu ini pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan.

Penerbitan Perppu dipicu temuan pemerintah terhadap ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.




(UWA)