Kejagung akan Keluarkan Sprindik Baru Kasus PT Mobile-8

Arga sumantri    •    Rabu, 12 Jul 2017 13:00 WIB
hary tanoesoedibjo
Kejagung akan Keluarkan Sprindik Baru Kasus PT Mobile-8
Jaksa Agung M. Prasetyo. Foto: MTVN/Arga Sumantri.

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan bakal mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terhadap kasus dugaan korupsi PT Mobile-8. Kejagung sudah memegang hasil audit terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nanti akan dibuat surat perintah penyidikan baru, itu yang sedang kita lakukan," kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Dirjen Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 12 Juli 2017.
 
Hakim praperadilan telah menetapkan agar kasus PT Mobile-8 dihentikan. Sebab, kasus dinilai lebih ke penyidikan pajak.
 
Namun, Prasetyo menegaskan, kasus Mobile-8 yang tengah diusut Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi, bukan kasus pajak. Prasetyo mengaku sudah memegang hasil audit terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita sudah ada update hasil audit dari BPK," ungkap Prasetyo.
 
Baca: Hary Tanoe Diperiksa soal Dugaan Korupsi PT Mobile 8

Mobile-8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.

 

Pada Desember 2007, PT Mobile-8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
 
Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile-8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile-8 Telecom.
 
Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile-8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar. Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
 
Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile-8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile-8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.
 
Pada 2009 PT Mobile-8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut.
 



(FZN)

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

14 hours Ago

KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…

BERITA LAINNYA