Pimpinan DPR: Pemerintah Bisa Bubarkan HTI Melalui Perppu

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 18 May 2017 11:56 WIB
berita dpr
Pimpinan DPR: Pemerintah Bisa Bubarkan HTI Melalui Perppu
Ilustrasi: Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Foto:Antara/Adeng Bustomi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tak main-main dengan rencana pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu ditunjukkan dengan rencana pemerintah akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu).

Menanggapinya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Perppu bisa dikeluarkan oleh pemerintah jika ada situasi genting yang dianggap sangat mengancam.

"Perppu itu kewenangan pemerintah, di mana ada hal kegentingan yang memaksa, maka pemerintah dapat mengeluarkan Perppu," kata Agus, ketika ditemui Lobi Nusantara III DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017.

Politikus Demokrat itu mengingatkan bahwa sebaiknya pemerintah menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan HTI. Alasannya, apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan lebih bisa diterima oleh semua pihak.

Apalagi, HTI sudah terdaftar sebagai ormas di Kementerian Hukum dan HAM. "Untuk pembubaran melalui proses pengadilan, menurut saya, ini adalah langkah terbaik karena semua orang harus taat kepada pengadilan dan hukum, sehingga apa yang diputus oleh hukum dapat dieksekusi," jelasnya.

Agus mempercayakan kepada pemerintah mengenai langkah yang akan ditempuh dalam membubarkan HTI. Termasuk jika pemerintah hendak membuat Perppu. "Kalau ditempuh, bisa. Kita serahkan dan yang boleh membuat Perppu hanya pemerintah," ujar Agus.


(ROS)