Pengadilan Tinggi akan Terima Permohonan Penangguhan Ahok

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 18 May 2017 05:09 WIB
kasus hukum ahok
Pengadilan Tinggi akan Terima Permohonan Penangguhan Ahok
Tim pengumpul KTP memverifikasi data kartu penduduk - MTVN/M Sholahadhin Azhar,

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Humas Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Johanes Suhadi menyebut bakal menerima permohonan penangguhan penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melalui salinan kartu tanda penduduk (KTP).

"Nggak mungkin kita nggak terima permohonan," kata Johanes kepada Metrotvnews.com, Rabu 17 Mei 2017.

Johanes menyebut setiap permintaan yang dimohonkan ke PT pasti diterima. Termasuk permintaan pengunjuk rasa beberapa waktu lalu yang juga minta Ahok tak di penjara.

Tapi kata dia, keputusan menjadi wewenang majelis hakim. Dia enggan membicarakan lebih lanjut soal itu.

"Perkara hukumnya nanti biar Majelis Hakim yang memutuskan," tambah dia.

Untuk diketahui, sejumlah orang yang menginginkan Ahok dibebaskan berusaha mengumpulkan ribuan KTP untuk meminta penangguhan penahanan Ahok pada PT. Koordinator Pengumpul KTP untuk penangguhan penahanan Ahok, Susy Rizky berencana menyerahkan ribuan salinan KTP ke Pengadilan Tinggi pada Jumat 19 Mei 2017.

Saat ini, tim tengah melakukan verifikasi dan melakukan pemberkasan terkait permohonan penangguhan. Susy menyebut tim pengacara juga sedang bekerja.

"Sedang disusun oleh teman pengacara, masih tahap pemberkasan," sebut Susy.

Pendukung Ahok kata dia optimistis penangguhan bakal disetujui oleh Majelis Hakim di PT. Sebab tak ada alasan bagi yudikatif tak menangguhkan penahanan Ahok.

"Saya optimis, karena Ahok selama ini kooperatif, toh dia ga akan melarikan diri. Apa untungnya bagi pemerintah untuk menahan dia," kata Susy.


(REN)