Empat Novum Anas Urbaningrum Ajukan PK

Faisal Abdalla    •    Kamis, 24 May 2018 20:20 WIB
kasus hambalang
Empat Novum Anas Urbaningrum Ajukan PK
Terpidana korupsi P3SON Hambalang Anas Urbaningrum bergegas mengikuti sidang pengajuan peninjauan kembali (PK) atas vonisnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/5/2018). Foto: Antara/Galih Pradipta

Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Anas mengklaim memiliki sejumlah bukti baru (novum) yang ia jadikan dasar untuk mengajukan PK.

"Ada testimoni baru yang belum pernah disampaikan di muka persidangan. Kami yakin testimoni ini sangat penting dan mendasar. Jika itu dipertimbangkan di dalam proses penetapan putusan, hasilnya bisa sangat berbeda," kata Anas di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 24 Mei 2018  

Berdasarkan Memori PK yang diajukan Anas, setidaknya ada empat novum yang ia ajukan. Pertama Hasil Audit BPK tentang laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara nomor 103/HP/XVI/09/109 tanggal 4 September 2013. Anas menilai hasil audit itu menunjukkan tidak ada peranan dirinya atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut, lanjut Anas, sangat berkaitan dengan penentuan nominal uang pengganti yang dibebankan kepada dirinya.

Baca juga: Anas Urbaningrum Klaim Punya Bukti Baru Kasus Hambalang

Selain itu, Anas juga menggunakan testimoni mantan Direktur Operasi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus M Noer tanggal 21 Desember 2017 sebagai novum. Dalam testimoni itu, Teuku Bagus menegaskan dirinya tidak pernah memberikan uang sepeserpun kepada Anas untuk pembelian mobil Toyota Harrier.

Dalam testimoni itu, Teuku Bagus M Noer juga mengatakan tidak pernah ada pemberian uang kepada Anas dalam rangka penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat.

Selain itu, Anas juga menggunakan testimoni mantan Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang tanggal 15 Februari 2018. Testimoni itu pada pokoknya menerangkan BAP Marisi tentang pemberian mobil Toyota Harier kepada Anas merupakan arahan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yang seolah-olah berasal dari uang proyek Hambalang.

Baca juga: Anas Bantah Ajukan PK karena Artidjo

Terakhir, Anas juga menggunakan testimoni Yulianis, mantan anak buah Nazaruddin pada tanggal 15 Februari 2018. Yulianis menyatakan dirinya bukan karyawan Anas melainkan karyawan M Nazaruddin dan semua pekerjaan yang dilakukannya atas perintah Nazaruddin, bukan Anas.

Dalam testimoninya, Yulianis juga mengatakan pemilik Anugrah Group atau Permai Group adalah Nazaruddin dan keluarganya. Selain itu, Yulianis juga menyebut tidak ada uang dari perusahaan M Nazaruddin yang dipakai untuk kepentingan pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261.

Baca juga: Anas Urbaningrum Berharap Berkah Ramadan

Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.

Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi Anas.

Majelis hakim yang diketuai oleh mantan hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.


(MBM)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 day Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA