Hakim: Syafruddin Terbukti Rugikan Negara Rp4,58 triliun.

Damar Iradat    •    Selasa, 25 Sep 2018 00:44 WIB
kasus blbi
Hakim: Syafruddin Terbukti Rugikan Negara Rp4,58 triliun.
Terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan SKL-BLBI Syafrudin Arsyad Temenggung (memakai batik) dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/9). Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun. Kerugian negara lantaran Syafruddin menerbitkan surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Anwar mengatakan penerbitan SKL untuk Sjamsul pada 26 April 2004 menjadi tanda tanya apakah hak tagih masih ada atau tidak. Sebab, menurut keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam persidangan, seharusnya masih ada hak tagih karena terdapat misrepresentasi dalam penyerahan aset BDNI berupa utang petambak. 

"Berdasarkan laporan investigatif BPK, Majelis berpendapat, unsur dapat merugikan keuangan negara telah ada dalam diri terdakwa," kata hakim Anwar saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018. 

Hakim menjelaskan, rujukan tersebut merupakan hasil audit investigasi BPK pada 2017. Pemeriksaan terhadap kerugian negara itu terkait pemberian SKL yang diberikan BPPN kepada Sjamsul Nursalim.

Baca juga: Penghapusan Utang BDNI Disebut Tidak Disetujui Presiden

Dari hasil audit tersebut, BPK menemukan fakta, Sjamsul telah melakukan misrepresentasi terkait utang petambak kepada BDNI. Misrepresentasi merupakan pelanggaran jaminan atas pernyataan Sjamsul dalam Master of Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) yang telah disepakati antara BPPN dengan pihak Sjamsul. 

Dalam perhitungan, nilai aset utang petambak yang diserahkan dan yang dapat dijual hanya Rp220 miliar. Oleh karena itu, utang petambak Rp4,8 triliun, sebesar Rp4,58 triliunnya masih dianggap sebagai kerugian negara. 

Syafruddin sebelumnya divonis hukuman 13 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Baca juga: Syafruddin Arsyad Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Syafruddin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Syafruddin terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(HUS)