Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah agar segera menjalankan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi. Kepala daerah diminta bersikap tegas tanpa kompromi.
Terlebih, sejumlah stakeholder yakni Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) terkait penegakan hukum terhadap ASN korup tersebut.
"SKB tersebut berisi 5 poin dengan target pelaksanaan maksimal sampai dengan Desember 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 14 September 2018.
Tak hanya itu, BKN bahkan telah mengirimkan surat kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK). Di mana dalam surat itu, BKN melampirkan daftar nama ASN yang terjerat kasus korupsi.
(Baca juga: Mendagri Pastikan ASN Koruptor Segera Dipecat)
"Diharapkan dengan lebih spesifiknya data termasuk daftar nama yang diterima PPK di kementerian ataupun kepala daerah, maka tindakan cepat bisa dilakukan," tutur dia.
Dari data BKN itu dicantumkan juga lima daerah terbanyak yang ASN-nya terlibat kasus korupsi. Rinciannya, Sumatera Utara sebanyak 298 orang, Jawa Barat 193 orang, Riau 190 orang, NTT 183 orang dan Papua 146 orang.
"Ke depan diharapkan para PPK, termasuk Kepala Daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya agar membangun sistem pelaporan sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini," pungkas dia.
(REN)
Mahfud membahas Anti-Corruption Summit 2018 bersama pimpinan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud ingin berbicara dengan Lembaga Antirasuah.
Mereka didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Selain letaknya tak terlalu jauh dari Indonesia, wisata ke Singapura seru karena banyak tempat yang …
Bila tubuh kekurangan serat, akan terjadi sejumlah masalah bagi kesehatan jangka panjang.
Pertemuan itu tak diinisiasi TGB.
Rekening terkait saat ini diselidiki.
Keyakinan Dedi didasarkan pada adanya pelaporan baru yang diajukan Toh Keng Song pada 22 Agustus 2016.
Presiden Joko Widodo diminta mengambil langkah tegas untuk membersihkan oknum lapas.
Dana itu adalah utang yang dipinjam dari sahabatnya Kepala Kadin Rosan Roslani.
KPK diminta tak takut menjerat nama-nama besar yang terseret.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan eks koruptor yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) diberi tanda p…
Adriatma mengaku meminjam uang dari ayahnya.
Perpanjangan masa penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.
Mekeng dicecar peran Eni.
KPK terus mencari pihak-pihak yang terlibat.
