Jual Beli Jabatan, Bupati nonaktif Halmahera Timur Disuap Rp6,3 Miliar

Damar Iradat    •    Rabu, 06 Jun 2018 17:50 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Jual Beli Jabatan, Bupati nonaktif Halmahera Timur Disuap Rp6,3 Miliar
Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan - ANT/Reno Esnir.

Jakarta: Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan didakwa menerima suap Rp6,3 miliar. Uang itu diberikan oleh Amran HI Mustary agar Rudy memuluskan Amran menjadi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

"Padahal diketahui hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar Jaksa Iskandar Marwanto saat membacakan surat dakwaan terhadap Rudy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juni 2018.

Jaksa menjelaskan, pencalonan Amran dilakukan dengan cara kolusi dan nepotisme dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Amran disebut sering berkomunikasi dengan Rudy yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku Utara.

Awalnya, Rudy dan Amran bertemu di Jakarta pada 2015. Dalam pertemuan itu, Amran meminta Rudy membantu pencalonannya sebagai kepala BPJN. 

(Baca juga: KPK Cecar Hubungan Menteri PUPR dengan Bupati Halmahera Timur)

Amran kemudian menjanjikan bakal memberi bantuan kepada Rudy jika ia terpilih sebagai kepala BPJN. Ia menyatakan bakal mengusahakan programa Kementerian PUPR ke Halmahera Timur dan berjanji untuk memberikan dana untuk keperluan Rudy.

Rudy kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dan berhasil membuat Amran dilantik sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Amran lalu mulai menyiapkan uang untuk diberikan kepada Rudy. 

Amran lantas mengumpulkan uang dari para kontraktor rekanan BPJN IX Maluku dan Maluku Utara hingga terkumpul uang Rp8 miliar dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Para kontraktor tersebut antara lain; Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng, Henock Setiawan, Hong Arta John Alfred dan Charles Frans alias Carlos.

Namun, uang Rp8 miliar tersebut tak sepenuhnya diberikan kepada Rudy. Menurut Jaksa, uang yang diberikan kepada Rudy yakni, Rp3 miliar, Rp2,6 miliar, Rp500 juta, dan Rp200 juta atau total Rp6,3 miliar.

Atas perbuatannya, Rudy didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 dana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
(Baca juga: Komisi V DPR Gunakan Istilah 'Imam Al Azhar' untuk Kementerian PUPR)




(REN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA