Bupati Tulungagung Diultimatum Secepatnya Menyerah

Juven Martua Sitompul    •    Sabtu, 09 Jun 2018 18:56 WIB
ott kpk
Bupati Tulungagung Diultimatum Secepatnya Menyerah
Ilustrasi KPK - MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberi peringatan Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo (SM) agar segera bersikap kooperatif. Syahri diminta segera menyerahkan diri ke penyidik lembaga Antikorupsi.

"Jika ada niat untuk menyerahkan diri, silakan datang ke KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu, 9 Juni 2018.

Febri menyarankan politikus PDI Perjuangan itu sebaiknya datang ke KPK untuk memberikan bantahan atau mengklarifikasi kasusnya langsung kepada penyidik. Sebagai kepala daerah, Syahri seharusnya memberi contoh yang baik.

Febri mengatakan, jika pihaknya telah mengirimkan tim ke tiga lokasi, yakni Jakarta, Blitar, dan Tulungagung untuk mencari keberadaan Syahri. Bahkan, tim melakukan penggeledahan di dua lokasi, di antaranya rumah pribadi Syahri dan kantor Pemkab Tulungagung.

"Dari kedua lokasi disita dokumen-dokumen pengadaan (proyek)," ujar Febri.

Tak hanya di dua lokasi itu, penyidik juga melakukan penggeledahan secara paralel di tiga lokasi di Blitar yakni rumah dan kantor pemberi suap kepada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, termasuk Kantor Pemkot Blitar.

"Penggeledahan masih berlangsung, sejauh ini sejumlah dokumen-dokumen proyek diamankan," pungkas Febri.

Sebelumnya, kedua kepala daerah itu lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Tulungagung dan Blitar pada Rabu, 6 Juni 2018. Namun, Samanhudi dan Syahri telah ditetapkan sebagai tersangka suap di wilayah kerjanya masing-masing.

Samanhudi diduga menerima suap atas ijin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar. Sedangkan, Syahri diduga menerima fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Dari OTT keduanya, KPK menyita uang Rp2,5 miliar. Selain itu, KPK menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno, kemudian dari pihak swasta yakni Agung Prayitno, Bambang Purnomo, dan Susilo Prabowo.


(AGA)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

13 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA