Mekanisme Pengawasan di Lapas Mandek

   •    Selasa, 18 Sep 2018 10:35 WIB
setya novantosidak lapas
Mekanisme Pengawasan di Lapas Mandek
Suasana lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. (Foto: MI/Susanto)

Jakarta: Ombudsman RI menemukan sel di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang ditempati terpidana kasus korupsi KTP-el Setya Novanto berbeda dengan narapidana lain. Sel Novanto berukuran dua kali lebih besar ketimbang kamar sejenisnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini temuan tersebut bukti bahwa mekanisme pengawasan di lapas tak berjalan. Proses penggantian kepala lapas pascaoperasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kalapas sebelumnya tidak membuat perubahan signifikan 

"Artinya ada kegagalan dari Dirjen PAS bahkan Menteri Hukum dan HAM-nya. Menteri ini kecolongan untuk ke sekian kalinya," ujar Peneliti Senior ICW Emerson Yuntho dalam Primetime News Metro TV, Senin, 17 September 2018.

Menurut Emerson, temuan sel mewah bahkan peredaran narkoba di dalam lapas harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat selevel menteri. Bagaimana pun temuan diskriminasi lapas dan lemahnya pengawasan membuat citra pemerintah buruk.

"Menteri harusnya cukup malu dan mundur. Temuan ini membuat orang melihat tidak ada perubahan. (Lapas) Sukamiskin (dicitrakan) tempat koruptor kelas wah yang mampu bayar sejumlah fasilitas agar beda dengan napi lain," ungkapnya.

Temuan sel mewah di Lapas Sukamiskin yang ditempati narapidana kasus korupsi membuat ICW beberapa kali mengusulkan agar penjara khusus koruptor ditiadakan. Lapas Sukamiskin semestinya bisa ditempati bukan hanya untuk napi koruptor namun juga kasus lainnya. 

Emerson menilai semua pihak sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa namun keberadaan sel mewah bahkan kunjungan khusus di luar jam berkunjung resmi membuat Lapas Sukamiskin semakin kentara tak seperti lapas lain.

"Makanya ICW usulkan penjara khusus koruptor ditutup saja. Jadi penjara yang sudah penuh napinya dipindahkan saja ke Sukamiskin agar tidak ada kecemburuan," kata dia.

Mekanisme pengawasan yang lemah dan penjatuhan sanksi terhadap petugas lapas yang tak menimbulkan efek jera membuat proses pembinaan di dalam lapas tidak berjalan. Sanksi mutasi atau administrasi tanpa penindakan tegas membuat petugas lapas hanya mengadu untung.

"Dicopot atau tidak dicopot tidak masalah yang penting enggak ditangkap KPK. Persoalan lapas sekarang ini saya membacanya seperti itu," jelas dia.




(MEL)